Kinerja APBN juga ditopang oleh penerimaan negara yang terus meningkat. Hingga akhir triwulan II 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kontributor terbesar berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp1.035,7 triliun atau naik 24,6 persen. Menurut Kementerian Keuangan, kenaikan tersebut didukung oleh membaiknya aktivitas ekonomi, implementasi sistem Coretax yang semakin efektif, serta penguatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak.
Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp152 triliun. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp271 triliun atau tumbuh 21,6 persen secara tahunan.
Belanja negara hingga akhir semester I 2026 mencapai Rp1.656 triliun atau meningkat 17,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk menjalankan program prioritas, tetapi juga menjaga aktivitas ekonomi agar tetap bergerak di tengah tantangan global.
Pemerintah juga melihat adanya sinyal positif dari sektor industri. Aktivitas manufaktur Indonesia kembali masuk ke zona ekspansi pada Juli 2026. Hal itu terlihat dari PMI Manufaktur yang berada di level 50,2. Angka tersebut menunjukkan optimisme pelaku usaha mulai meningkat seiring membaiknya kondisi ekonomi domestik.
Dengan kombinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang terus dijaga, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada pada kisaran 5,6 hingga 6 persen.
Ke depan, pemerintah bersama anggota KSSK akan terus memantau perkembangan ekonomi global dan melakukan langkah antisipasi jika diperlukan. Tujuannya agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga dan berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat dapat terus berjalan sesuai rencana. ***
