Pemerintah menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target tersebut dibarengi dengan rencana pertumbuhan ekonomi 6 persen dan penerimaan perpajakan yang diproyeksikan tumbuh 12,1 persen dibandingkan outlook 2026.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan pemerintah sedang berupaya menjaga kesehatan APBN melalui efisiensi belanja dan peningkatan penerimaan negara. Namun, target tersebut juga menghadirkan tantangan karena pemerintah harus memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar mampu menghasilkan penerimaan pajak yang sesuai harapan.
Hal itu disampaikan Suahasil dalam kegiatan UBS Indonesia Macro Tour di Jakarta, Senin (31/8/2026). Ia menjelaskan, Rancangan APBN (RAPBN) 2027 telah disampaikan kepada DPR RI pada 14 Agustus 2026 dengan sejumlah asumsi dan target ekonomi yang menjadi dasar penyusunan anggaran.
Dalam RAPBN 2027, pendapatan negara ditargetkan tumbuh 6,8 persen. Sementara penerimaan perpajakan dipatok tumbuh 12,1 persen dibandingkan outlook tahun 2026.
Menurut Suahasil, pertumbuhan penerimaan pajak tersebut masih berada dalam batas yang baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi yang ditargetkan pemerintah.
“Ini adalah pertumbuhan pajak yang baik untuk standar Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi 6 persen dan inflasi 3 persen, pertumbuhan nominal PDB sekitar 9 persen, penerimaan pajak diharapkan tumbuh lebih tinggi dari itu,” ujar Wamenkeu.
Target pajak yang tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah. Artinya, peningkatan penerimaan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah memperbaiki kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak.
Di sisi lain, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun pada 2027. Angka tersebut tumbuh 3,9 persen dibandingkan outlook 2026.
Kenaikan belanja yang relatif lebih rendah dibandingkan target pertumbuhan penerimaan menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga defisit. Pemerintah juga berencana melakukan efisiensi agar anggaran tetap tersedia untuk program yang dianggap prioritas.
“Di sinilah kami terus bekerja pada efisiensi dan juga menjaga prioritas,” jelas Suahasil.
Sejumlah pos belanja yang tetap menjadi perhatian pemerintah antara lain perlindungan sosial, operasional pemerintahan, belanja pegawai, serta transfer ke daerah. Pemerintah juga akan memperhatikan kemampuan daerah dalam menyesuaikan belanja agar program pembangunan tetap berjalan.
