Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berjanji segera merevisi Kepmen ESDM Nomor 157.K/KU.01/MEM.S/2026. Revisi ini didorong untuk memperbaiki posisi daerah penghasil dan pengolah nikel di Sulawesi Tengah agar memperoleh manfaat fiskal yang dinilai lebih adil.
Anwar menyampaikan hal tersebut kepada media ini, Kamis (20/8/2026), melalui sambungan WhatsApp dari Jakarta. Ia mengatakan janji revisi disampaikan Bahlil dalam pertemuan sehari sebelumnya, Rabu (19/8/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sulawesi Tengah HM Arus Abdul Karim, Wakil Ketua DPRD Sulteng Syarifuddin Hafid, serta sejumlah anggota DPRD Sulteng.
“Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia dalam pertemuan kami Rabu (19/8/2026) menjanjikan segera merevisi Kepmen ESDM Nomor 157.K/KU.01/MEM.S/2026 paling lambat dalam waktu sepekan ini,” ujar Anwar.
Anwar mengatakan revisi Kepmen ESDM tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan daerah yang selama ini menjadi pusat kegiatan pertambangan dan hilirisasi nikel.
Ada dua poin utama yang diajukan Sulawesi Tengah kepada pemerintah pusat.
Pertama, Sulawesi Tengah meminta Morowali, Morowali Utara, dan Kota Palu masuk dalam penetapan daerah penghasil dan daerah pengolah. Ketiga wilayah tersebut memiliki aktivitas yang berkaitan dengan pertambangan maupun pengolahan mineral.
Kedua, Anwar meminta pemerintah merevisi aturan mengenai Izin Usaha Industri (IUI). Menurutnya, perubahan tersebut diperlukan agar perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah yang menjadi lokasi kegiatan pertambangan dan pengolahan.
Persoalan PNBP menjadi salah satu alasan utama Sulawesi Tengah mendorong revisi Kepmen ESDM 157/2026. Anwar menilai perhitungan penerimaan saat ini belum mencerminkan nilai ekonomi yang dihasilkan setelah mineral diproses melalui kegiatan hilirisasi.
Menurut Anwar, produksi mineral dan batu bara, aktivitas pengolahan, PNBP, serta kontribusi industri terhadap penerimaan negara harus ikut menjadi dasar perhitungan penerimaan daerah.
“Kami mengusulkan agar persentase PNBP di mulut tambang dinaikkan hingga 1.000 persen, makanya IUI harus direvisi. Sulteng hanya menerima DBH kecil karena penarikan PNBP dihitung saat ore nikel keluar dari mulut tambang, bukan pada produk olahan bernilai jual tinggi di mulut industri (hilir) seperti yang diberlakukan di PT Vale Sorowako Sulawesi Selatan,” kata Anwar.




