Anggota DPRD Kota Palu Rusman Ramli, ST., MM., menampung berbagai aspirasi warga dalam Reses Caturwulan II Tahun Sidang 2026 di daerah pemilihan Palu Timur-Mantikulore, Rabu, 19 Agustus 2026. Warga menyampaikan persoalan sehari-hari seperti jalan, drainase, lampu penerangan, sampah, air bersih, fasilitas kegiatan warga hingga insentif RT dan RW.
Kegiatan reses berlangsung di Jalan Kamboja Lorong Pue Yusu, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore. Pertemuan tersebut dihadiri masyarakat, perwakilan kelurahan, kecamatan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Dalam pertemuan itu, warga tidak hanya menyampaikan keluhan. Mereka juga membawa usulan dan menawarkan solusi yang bisa dilakukan bersama pemerintah.
Rusman Ramli mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan akan ditampung untuk kemudian ditindaklanjuti atau difasilitasi melalui jalur yang sesuai. Ia meminta masyarakat melengkapi setiap usulan dengan data dan dokumen yang jelas agar lebih mudah diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Salah satu warga, Arwan, menyampaikan kebutuhan pembangunan sejumlah jalan lingkungan. Ia mengatakan beberapa usulan sudah dibuat dalam bentuk proposal dan berharap dapat mendapat perhatian pemerintah.
“Kalau kami mengusulkan Pak, butuhnya Bapak perhatikan dua proposal,” ujar Arwan.
Selain jalan, Arwan meminta perhatian terhadap insentif bagi sekretaris RT dan RW. Menurutnya, sekretaris memiliki tugas yang cukup banyak dalam membantu pelayanan masyarakat.
Ia berharap Rusman dapat membawa aspirasi tersebut kepada pemerintah kota agar sekretaris RT dan RW juga mendapatkan perhatian.
Rusman mengatakan proposal pembangunan jalan perlu dilengkapi data teknis. Panjang dan lebar jalan, foto kondisi lapangan, serta informasi lokasi harus jelas sebelum diteruskan kepada dinas terkait.
“Tinggal ditunggu Pak Arwan, proposalnya. Karena kan harus jelas juga berapa panjang, berapa lebar, kemudian foto-foto pendukungnya,” kata Rusman.
Menurut Rusman, pembagian kewenangan dalam penanganan jalan harus diperhatikan. Untuk jalan lingkungan, diperlukan pengecekan dan survei terlebih dahulu agar penanganannya tepat sasaran.
Warga Minta Dukungan Baki Salama
Dalam reses tersebut, warga juga menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan Baki Salama pada Oktober mendatang.
(Baki salama adalah tradisi penyajian makanan di atas baki (nampan) khas masyarakat Suku Kaili di Sulawesi Tengah, yang umumnya berisi beras pulut kuning (pae pulu kuni) dengan telur di atasnya, serta hidangan tradisional lainnya sebagai simbol rasa syukur, doa keselamatan, dan ajang mempererat kebersamaan)
Rusman menyatakan siap mendukung kegiatan yang diinisiasi masyarakat tersebut. Ia berharap Baki Salama dapat dikembangkan menjadi kegiatan yang tidak hanya dinikmati warga setempat, tetapi juga bisa menarik masyarakat dari luar daerah.
Menurutnya, unsur budaya dan tradisi lokal perlu tetap menjadi bagian utama dalam kegiatan tersebut. Hiburan boleh hadir, tetapi identitas budaya yang menjadi dasar kegiatan harus tetap dijaga.
Warga Huntap Butuh Sound System
Aspirasi lainnya datang dari Sarjono Tahir, warga Huntap RT 1. Ia menceritakan kebutuhan sound system untuk kegiatan masyarakat.
Menurut Sarjono, warga sering menggelar kegiatan keagamaan dan sosial. Namun, RT belum memiliki sound system sendiri sehingga setiap ada kegiatan warga harus mencari atau meminjam peralatan tersebut.
“Kami menyampaikan permohonan kepada Bapak bagaimana bisa membantu kami untuk bisa mengadakan sound system untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di Huntap,” kata Sarjono.
Rusman mengatakan bantuan sound system sebenarnya dapat diupayakan melalui beberapa jalur. Namun, setiap jalur memiliki persyaratan yang harus dipenuhi.
Ia menjelaskan, bantuan dapat diusulkan melalui kelompok masyarakat tertentu, termasuk Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan majelis taklim yang telah memenuhi ketentuan.
Rusman meminta warga tidak menganggap perbaikan proposal sebagai sesuatu yang mempersulit. Menurutnya, dokumen harus diperbaiki apabila belum sesuai dengan aturan agar tidak menimbulkan masalah ketika dilakukan pemeriksaan.
“Kalau diperiksa tidak sesuai dengan aturan, itu juga bermasalah. Jadi prasyarat dan ketentuan-ketentuannya itu yang harus diperbaiki,” jelasnya.
Jalan di Besusu Barat Jadi Keluhan Warga
Rudin, Ketua RT 2 RW 5 Kelurahan Besusu Barat, menyampaikan kondisi jalan di sekitar Jalan Baru Kapistan.
Ia mengatakan akses jalan di sekitar jembatan kini sulit dilalui kendaraan. Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh warga yang setiap hari menggunakan jalur tersebut.
Rudin mengatakan warga bahkan bersedia memberikan sebagian tanah untuk mendukung pelebaran jalan.
“Mereka ikhlas memberikan kurang lebih satu meter setengah dihibahkan di situ agar supaya jalan dari Cut Nyak Dien sampai di Batu Pengda itu bisa tembus,” ujar Rudin.
Ia berharap jalan tersebut dapat menjadi akses alternatif bagi warga menuju kawasan Rajawali dan sekitarnya.
Selain jalan, Rudin juga menyampaikan kebutuhan tenda dan sound system untuk kegiatan warga, terutama saat ada kegiatan sosial dan kedukaan.
Perkim Jelaskan Soal Jalan dan Data Usulan
Perwakilan Dinas Perkim, Amsal, ikut memberikan penjelasan terkait persoalan infrastruktur yang disampaikan warga.
Amsal mengaku sudah beberapa kali melewati jalan di sekitar jembatan yang dikeluhkan warga. Ia merasakan langsung kondisi jalan yang menurutnya kurang nyaman dilalui.
“Saya sudah dua kali lewat situ, Pak. Ke rumah Pak Toman. Saya sayang sekali itu, maksudnya yang pertama saya melintas itu tidak nyaman,” ujar Amsal.
Menurut Amsal, bagian jalan tersebut kemungkinan berkaitan dengan kewenangan Dinas PU atau balai. Karena itu, pihak Perkim akan mencatat persoalan tersebut dan menyampaikannya kepada kepala dinas untuk dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Ia menjelaskan, tidak semua jalan berada di bawah kewenangan Dinas Perkim. Ada jalan atau bangunan tertentu yang berkaitan dengan kewenangan instansi lain sehingga membutuhkan koordinasi.
Amsal juga mengingatkan warga mengenai pentingnya data ketika mengusulkan pembangunan.
Menurut dia, persoalan nama jalan atau lorong yang tidak sesuai dapat membuat proses pekerjaan menjadi terhambat. Bahkan, usulan yang sudah masuk dapat dipindahkan atau harus dibuatkan berita acara kembali apabila data di dokumen berbeda dengan kondisi lapangan.
“Yang paling utama itu adalah data, harus betul valid dengan penamaannya,” tegas Amsal.
Ia meminta masyarakat yang mengusulkan jalan, lampu, drainase maupun program lingkungan lainnya mencantumkan data secara lengkap dan benar.
Drainase Huntap Belum Terbangun
Dalam kesempatan yang sama, warga Huntap Tondo kembali menyampaikan persoalan drainase sepanjang sekitar 825 meter yang belum terealisasi.
Menurut warga, usulan drainase tersebut sudah disampaikan berulang kali sejak 2020. Usulan bahkan telah disampaikan kepada Dinas PU dan Dinas Perkim.
Sekitar satu bulan sebelum reses, warga mengaku kembali mengantar usulan tersebut secara langsung ke Dinas Perkim. Namun, sampai saat kegiatan berlangsung, pembangunan drainase belum terlaksana.
Warga berharap kehadiran perwakilan Perkim dalam reses dapat menjadi jalan untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut.
Warga Keluhkan Sampah dan Kendaraan Berat
Kaliman dari RT 5 RW 6 menyampaikan beberapa persoalan yang dihadapi warga.
Salah satunya mengenai pengangkutan sampah. Menurut Kaliman, jadwal pengangkutan sampah sebenarnya tiga kali dalam seminggu. Namun, pada beberapa kesempatan sampah tidak terangkut karena kendaraan atau sopir tidak tersedia.
Ia juga meminta bantuan untuk pembangunan drainase di lorong tempat tinggalnya.
Persoalan lain adalah kendaraan berat dan bus perusahaan yang melintas di Jalan Dayodara. Menurut Kaliman, kendaraan tersebut mengganggu warga dan membuat jalan lebih cepat rusak.
Ia juga meminta pohon-pohon besar di sekitar permukiman diperiksa dan ditangani. Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko pohon tumbang yang dapat membahayakan warga.
Warga Vatutela Minta Lampu dan Air Bersih
Firmansyah, Ketua RT 5 RW 13 Vatutela, Kelurahan Tondo, menyampaikan kondisi lingkungan yang dihuni sekitar 2.300 unit rumah.
Menurutnya, warga tidak meminta pembangunan jalan atau drainase dengan anggaran besar. Kebutuhan yang paling dirasakan justru fasilitas dasar seperti lampu penerangan.
“Dari 2.300 cuma dapat 10 unit, sangat memprihatinkan,” kata Firmansyah.
Selain lampu jalan, warga juga mengalami persoalan air bersih.
Firmansyah mengatakan warga kesulitan mendapatkan sambungan jaringan air bersih dari Perumdam. Sementara itu, apabila warga harus membuka jaringan sendiri, biaya yang dibutuhkan diperkirakan mencapai sekitar Rp100 juta.
Ia berharap masyarakat dapat dipertemukan dengan pihak Perumdam untuk mencari solusi. Warga, kata dia, pada dasarnya bersedia membayar biaya sambungan sesuai ketentuan.
“Toh, kami juga mau untuk membuka DP-nya, kemudian apanya itu, kami mau, Pak. Dibayar berapa Rp2 juta, masyarakat mau,” ujarnya.
Firmansyah juga meminta adanya pelayanan administrasi kependudukan secara langsung di wilayah mereka. Ia berharap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mendatangi kawasan tersebut sehingga warga tidak perlu datang beramai-ramai ke kantor pelayanan.
Lampu Jalan Juga Jadi Sorotan
Warga dari RT 2 RW 1, Kelurahan Talise juga menyampaikan persoalan penerangan jalan.
Menurut warga, sebelumnya telah diusulkan lima titik lampu. Namun, baru satu titik yang terealisasi.
Ada pula satu titik yang tiang dan kabelnya sudah tersedia, tetapi lampunya belum terpasang.
Warga berharap pemerintah dapat memeriksa kembali data usulan yang telah disampaikan melalui kelurahan sehingga kebutuhan penerangan yang belum terealisasi dapat ditindaklanjuti.
Dalam kesempatan itu, warga juga kembali menyampaikan persoalan insentif RT dan RW. Menurutnya, tugas RT semakin banyak karena ikut membantu berbagai program pemerintah, termasuk pendataan kesehatan, BPS dan program sosial.
Ia berharap Rusman Ramli dapat membawa aspirasi tersebut dalam pembahasan dengan pemerintah kota.
Rusman Siap Fasilitasi Aspirasi Warga
Rusman Ramli mengatakan persoalan yang disampaikan masyarakat sangat beragam. Karena itu, tidak semua aspirasi dapat diselesaikan melalui satu jalur yang sama.
Ia akan memilah setiap usulan berdasarkan kewenangan dan kebutuhan. Untuk persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah kota, aspirasi akan dikoordinasikan dengan OPD terkait. Sementara persoalan yang berkaitan dengan instansi lain akan difasilitasi melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan.
Rusman juga mengingatkan masyarakat agar tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Proposal, data lokasi, foto kondisi lapangan, serta dokumen pendukung perlu disiapkan dengan baik.
Dengan data yang lengkap, proses verifikasi dan koordinasi diharapkan menjadi lebih mudah.
Bagi Rusman, reses bukan hanya agenda bertemu masyarakat, tetapi juga kesempatan untuk mendengar langsung persoalan yang terjadi di lingkungan warga.
“Baik, terima kasih Bapak, Ibu yang sudah menyampaikan aspirasinya,” ujar Rusman saat membuka tanggapannya.
Ia memastikan berbagai aspirasi yang disampaikan dalam reses tersebut akan ditampung untuk ditindaklanjuti maupun difasilitasi sesuai kemampuan dan kewenangan yang ada.
Mulai dari jalan lingkungan, drainase, lampu penerangan, pengangkutan sampah, air bersih, fasilitas kegiatan warga, pelayanan administrasi kependudukan hingga insentif RT dan RW menjadi catatan dalam pertemuan tersebut. (Rifai)
