Warga Palu Timur dan Mantikulore memanfaatkan reses Anggota DPRD Kota Palu, Hj. Rini Haris, untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Drainase rusak, jalan belum diaspal, penerangan minim, air bersih, penataan pasar hingga bantuan sosial menjadi aspirasi utama yang diminta segera ditindaklanjuti.
Kegiatan reses bertema “Bersama Masyarakat, Menyerap Aspirasi, Mengawal Pembangunan” tersebut berlangsung di Jl. Vatu Gusu, Kelutahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sabtu malam, 22 Agustus 2026.
Sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, kelurahan, serta tokoh masyarakat turut hadir dalam pertemuan tersebut. Hadir Pula, Sekretaris DPRD Kota Palu, Nawab Kursaid, pendamping reses, Nurnaningsih dan Julinda Woy, serta koordinator H. Agus Salim dan Yulianti Pakiding.
Salah satu persoalan yang paling banyak mendapat perhatian adalah kondisi drainase di kawasan Citra Pesona Indah (CPI). Warga mengeluhkan aliran air dari wilayah yang lebih tinggi yang tertampung di sekitar permukiman. Kondisi tersebut disebut telah menyebabkan bagian bawah badan jalan berlubang.
Warga khawatir kerusakan itu semakin parah jika tidak segera diperbaiki. Selain mengganggu akses masyarakat, kerusakan jalan juga berpotensi membuat biaya perbaikan semakin besar.
Warga mengaku persoalan tersebut sebelumnya telah beberapa kali disampaikan dalam kegiatan reses. Namun, hingga kegiatan reses kali ini, pengecekan di lapangan belum dilakukan.
Menanggapi keluhan tersebut, Rini Haris meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palu segera melakukan survei. Ia mengatakan kondisi drainase harus dilihat langsung agar pemerintah dapat mengetahui kebutuhan penanganannya.
“Setidaknya saya mau minta tolong kepada Dinas PU untuk turun survei, lihat langsung drainase yang bapak maksud,” kata Rini.
Perwakilan Dinas PU Kota Palu, Nanang menambahkan, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan turun ke lokasi. Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah usulan pembangunan yang telah disampaikan warga melalui reses sebelumnya terus dikawal.
Selain drainase, warga meminta kepastian mengenai pengaspalan Jalan Vatu Gusu. Jalan tersebut menjadi salah satu akses masyarakat yang membutuhkan peningkatan kondisi infrastruktur.
Nanang menyampaikan bahwa pengaspalan Jalan Vatu Gusu direncanakan dilakukan pada 2026.
“Insyaallah tahun ini Batu Gusu akan kami aspal,” ujar Nanang.
Persoalan hewan ternak yang masih berkeliaran di lingkungan permukiman juga disampaikan warga. Hewan ternak yang masuk ke halaman rumah dinilai mengganggu warga dan membuat lingkungan kurang nyaman.
Rini meminta masyarakat yang menemukan hewan ternak berkeliaran untuk mendokumentasikan dan melaporkannya melalui RT, RW, serta kelurahan. Jika laporan belum mendapat tindak lanjut, warga dipersilakan menghubunginya.
“Kasihan yang punya halaman jika hewan ternak itu masih berkeliaran secara bebas,” ujar Rini.
Warga Mantikulore juga meminta pemerintah memperhatikan kantor Kecamatan Mantikulore yang hingga kini belum memiliki kantor permanen. Menurut warga, kantor kecamatan tersebut telah beberapa kali berpindah lokasi.
Rini menyatakan, persoalan tersebut akan didorong melalui Komisi A DPRD Kota Palu. Ia berharap pemerintah daerah dapat segera mencari solusi untuk menyediakan kantor kecamatan yang lebih permanen.
Aspirasi lain datang dari warga Lasoani terkait aktivitas pasar. Saat hari pasar, kepadatan kendaraan dan parkir sembarangan membuat arus lalu lintas terganggu. Warga meminta adanya pengaturan lalu lintas dan penataan kawasan pasar.
Rini mengatakan, akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Perhubungan untuk mencari solusi terhadap kepadatan lalu lintas di sekitar pasar.
“Pasar Lasoani memang sudah ramai sekali. Nanti kita coba koordinasi dengan dinas perdagangan dan juga perhubungan untuk mengatur lalu lintas,” katanya.
Warga juga mengeluhkan minimnya penerangan di ruas jalan yang menghubungkan Poboya, Lasoani dan Kawatuna. Jalan yang lebar dan mulus membuat kendaraan melaju cukup cepat, sementara beberapa titik masih gelap dan dinilai rawan kecelakaan.
Rini meminta pihak kecamatan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan penerangan di lokasi tersebut.
Masalah air bersih turut menjadi perhatian warga BTN Lasoani Atas. Warga mengaku pasokan air tidak selalu tersedia dan terkadang kondisi air yang mengalir keruh. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga menggunakan sumur dalam yang berada di masing-masing RT.
Namun, mesin pompa sumur disebut sering mengalami kerusakan. Warga kemudian mengusulkan pembangunan bak penampungan air agar sumber air yang tersedia dapat dikelola dan dialirkan ke rumah warga.
Rini menyatakan, usulan tersebut akan disurvei bersama Dinas PU. Jika pembangunan bak penampungan memang menjadi kebutuhan prioritas, ia akan mendorong agar dapat diusulkan dalam pembahasan anggaran.
Persoalan bantuan sosial juga menjadi salah satu aspirasi yang cukup mendapat perhatian. Seorang warga mengaku belum pernah menerima bantuan sosial meski berada dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan.
Warga tersebut meminta pemerintah memperbaiki pendataan penerima bantuan agar program benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Perwakilan Dinas Sosial Kota Palu, Farid Amojo, menjelaskan, bahwa penyaluran bantuan sosial menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Warga yang merasa datanya belum sesuai dapat melakukan pengecekan dan pemutakhiran melalui kelurahan maupun Dinas Sosial.
Menurut Farid, penerima bantuan mengacu pada kelompok desil 1 sampai 5. Proses perubahan atau pemutakhiran data dapat membutuhkan waktu sekitar tiga bulan.
“Bisa datang di kelurahan, bisa datang di Dinas Sosial. Di sana ada operator kami untuk melakukan penyesuaian data,” ujar Farid.
Rini meminta, warga yang mengalami masalah data bantuan sosial membawa KTP dan kartu keluarga untuk dilakukan pengecekan. Ia juga meminta masyarakat tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi mengikuti proses pemutakhiran data agar kondisi sebenarnya dapat tercatat dalam sistem.
Selain infrastruktur dan bantuan sosial, Rini juga berkomitmen mendorong program pelatihan bagi pelaku UMKM di wilayah pemilihannya. Ia menyebut banyak warga, terutama ibu rumah tangga, yang menjalankan usaha dan membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan.
Seluruh aspirasi tersebut menjadi catatan bagi Rini Haris untuk dikawal melalui DPRD Kota Palu dan koordinasi dengan OPD terkait. Ia menilai reses bukan hanya menjadi ruang bertemu dengan masyarakat, tetapi juga kesempatan untuk melihat langsung persoalan yang membutuhkan tindak lanjut pemerintah.
Kegiatan reses kemudian ditutup dengan pemberian bingkisan kepada sejumlah warga lanjut usia yang hadir. Rini memberikan bingkisan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan hingga selesai. (Rfi)
