Anggota DPRD Kota Palu, Moh. Haekal Ishak dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar reses Caturwulan II Masa Persidangan Tahun 2026 Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kamis, 20 Agustus.
Dalam pertemuan itu, masyarakat Siranindi menyampaikan tiga kebutuhan utama melalui Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Siranindi, Munajat Rifai, yakni pipa air, perbaikan jalan di sekitar Puskesmas Kamonji, dan bantuan boks jualan untuk ibu-ibu.
Reses tersebut dihadiri Lurah Siranindi, Sumarsi, serta Koordinator reses, A. Agustiartie dan Degrita Tobigo. Hadir pula pendamping Reses, A. Riski Amelia Februani dan Safitra.
Munajat Rifai menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada Haekal. Ia meminta bantuan agar pipa air yang sudah tersedia dapat dilanjutkan hingga masuk ke rumah-rumah warga yang belum mendapatkan sambungan air.
Menurut Munajat, kebutuhan air menjadi salah satu persoalan yang masih dirasakan masyarakat. Karena itu, warga berharap ada solusi agar jaringan pipa dapat menjangkau rumah yang selama ini belum mendapatkan akses.
“Yang kami harapkan, bagaimana caranya jalan ini bisa bagus dan pipa air ini juga bisa tersambung ke rumah-rumah warga yang belum masuk air,” ujar Munajat.
Selain persoalan air, masyarakat juga meminta perhatian terhadap jalan di lorong Puskesmas Kamonji. Bagian jalan yang menggunakan paving disebut sudah rusak, terutama di sekitar belokan.
Kondisi tersebut cukup mengganggu warga yang melintas. Apalagi, jalan itu menjadi salah satu akses menuju puskesmas sehingga warga berharap segera ada perbaikan.
Munajat juga menyampaikan aspirasi dari ibu-ibu yang membutuhkan boks jualan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu warga menjalankan usaha kecil dan menambah penghasilan untuk kebutuhan keluarga.
“Kalau ada bantuan boks jualan, tolong dibantu supaya ibu-ibu ini bisa jualan untuk menambah penghasilan keluarga,” kata Munajat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Moh. Haekal Ishak mengatakan, dirinya akan berusaha membantu sesuai kemampuan dan kewenangan yang dimiliki. Ia juga menjelaskan kondisi mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang saat ini mengalami perubahan.
Haekal memilih tidak memberikan janji kepada masyarakat jika belum mengetahui apakah usulan tersebut dapat direalisasikan. Menurut dia, yang terpenting adalah mencari jalan yang memungkinkan agar persoalan warga tetap bisa diperjuangkan.
