Anggota DPRD Kota Palu, Moh. Haekal Ishak dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar reses Caturwulan II Masa Persidangan Tahun 2026 Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kamis, 20 Agustus.
Dalam pertemuan itu, masyarakat Siranindi menyampaikan tiga kebutuhan utama melalui Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Siranindi, Munajat Rifai, yakni pipa air, perbaikan jalan di sekitar Puskesmas Kamonji, dan bantuan boks jualan untuk ibu-ibu.
Reses tersebut dihadiri Lurah Siranindi, Sumarsi, serta Koordinator reses, A. Agustiartie dan Degrita Tobigo. Hadir pula pendamping Reses, A. Riski Amelia Februani dan Safitra.
Munajat Rifai menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada Haekal. Ia meminta bantuan agar pipa air yang sudah tersedia dapat dilanjutkan hingga masuk ke rumah-rumah warga yang belum mendapatkan sambungan air.
Menurut Munajat, kebutuhan air menjadi salah satu persoalan yang masih dirasakan masyarakat. Karena itu, warga berharap ada solusi agar jaringan pipa dapat menjangkau rumah yang selama ini belum mendapatkan akses.
“Yang kami harapkan, bagaimana caranya jalan ini bisa bagus dan pipa air ini juga bisa tersambung ke rumah-rumah warga yang belum masuk air,” ujar Munajat.
Selain persoalan air, masyarakat juga meminta perhatian terhadap jalan di lorong Puskesmas Kamonji. Bagian jalan yang menggunakan paving disebut sudah rusak, terutama di sekitar belokan.
Kondisi tersebut cukup mengganggu warga yang melintas. Apalagi, jalan itu menjadi salah satu akses menuju puskesmas sehingga warga berharap segera ada perbaikan.
Munajat juga menyampaikan aspirasi dari ibu-ibu yang membutuhkan boks jualan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu warga menjalankan usaha kecil dan menambah penghasilan untuk kebutuhan keluarga.
“Kalau ada bantuan boks jualan, tolong dibantu supaya ibu-ibu ini bisa jualan untuk menambah penghasilan keluarga,” kata Munajat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Moh. Haekal Ishak mengatakan, dirinya akan berusaha membantu sesuai kemampuan dan kewenangan yang dimiliki. Ia juga menjelaskan kondisi mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang saat ini mengalami perubahan.
Haekal memilih tidak memberikan janji kepada masyarakat jika belum mengetahui apakah usulan tersebut dapat direalisasikan. Menurut dia, yang terpenting adalah mencari jalan yang memungkinkan agar persoalan warga tetap bisa diperjuangkan.
“Yang bisa saya bantu, saya bantu. Yang semampuku bagaimana, begitu saya kasih tahu. Kalau cocok, kita jalan,” ujar Haekal.
Untuk persoalan pipa air, Haekal mengatakan sudah menyampaikan masalah tersebut kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU). Ia berharap dinas terkait dapat melihat kondisi di lapangan dan mengetahui kebutuhan masyarakat.
Haekal juga membuka kemungkinan penyelesaian secara gotong royong apabila kebutuhan biaya penyambungan pipa sudah dihitung. Menurutnya, masyarakat dapat terlebih dahulu melakukan pendataan dan menghitung kebutuhan, kemudian mencari solusi bersama.
Sementara itu, terkait jalan di lorong Puskesmas Kamonji, Lurah Siranindi, Sumarsi, menyampaikan, pemerintah kelurahan sudah mengusulkan perbaikannya melalui kecamatan.
Sumarsi mengatakan usulan tersebut diharapkan masuk dalam anggaran perubahan dan pekerjaan direncanakan mulai dilakukan pada Oktober.
“Kelurahan sudah mengusulkan dan insya Allah pas perubahan ini dimasukkan kemarin di kecamatan. Jadi Oktober itu sudah mulai pekerjaan itu dilaksanakan,” kata Sumarsi.
Ia menjelaskan, jalan tersebut nantinya akan diperbaiki dengan pekerjaan rabat. Perbaikan diperlukan karena terdapat bagian jalan yang rusak dan perlu diperkuat, termasuk karena sering dilalui kendaraan.
Untuk bantuan boks jualan, Haekal menyarankan warga mengajukan proposal melalui Dinas UMKM. Ia mengatakan dirinya dapat membantu menyampaikan dan mengomunikasikan kebutuhan warga kepada dinas terkait.
Selain tiga aspirasi tersebut, warga juga menyampaikan kekhawatiran mengenai keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kekhawatiran itu muncul karena ada warga yang bekerja dalam program tersebut dan berharap pekerjaannya tetap berjalan.
Haekal mengatakan persoalan MBG merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga dirinya tidak dapat memastikan bagaimana kelanjutan program tersebut.
“Karena itu kewenangan pusat maka saya juga tidak bisa jawab,” ujarnya.
Bagi masyarakat Siranindi, reses ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Tiga aspirasi yang disampaikan melalui Ketua LPM Munajat Rifai diharapkan dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kemampuan serta kewenangan pemerintah.
Haekal pun menyatakan akan tetap berkomunikasi dengan dinas terkait untuk menyampaikan keluhan warga. Ia berharap ada perkembangan dari setiap persoalan yang telah disampaikan, khususnya terkait akses air dan kondisi jalan.
Dengan adanya reses ini, masyarakat tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga mendapatkan penjelasan mengenai langkah yang bisa ditempuh. Aspirasi warga selanjutnya diharapkan dapat berlanjut pada tindakan nyata di lapangan. (Rfi)
