Dukungan terhadap program Palu Mandiri, Adaptif dan Stabilitas Pangan (Palu Mapan) terus mengalir. Namun, DPRD Kota Palu mengingatkan agar program tersebut tidak hanya berorientasi pada pengendalian inflasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.

Anggota DPRD Kota Palu, H. Nanang, menilai program pemanfaatan lahan tidur yang digagas Pemerintah Kota Palu memiliki peluang besar untuk berhasil karena masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan lahan tersebut sehingga hasilnya tidak hanya membantu menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga menambah penghasilan warga.

Baca Juga:Pergantian Ketua Fraksi Hanura Warnai Paripurna DPRD Palu

“Berdasarkan data DPRD Kota Palu, luas lahan berstatus HGB di wilayah ini diperkirakan mencapai sekitar 40 ribu hektare dan sebagian besar tidak dimanfaatkan. Ini menjadi potensi besar yang harus dioptimalkan pemerintah dengan melibatkan masyarakat,” kata Nanang.

Ia melihat lahan berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) yang selama ini terbengkalai dapat menjadi salah satu sumber pengembangan sektor pertanian di Kota Palu. Karena itu, ia berharap pemerintah mulai menata pemanfaatan lahan-lahan tersebut agar memberikan manfaat yang lebih luas.

Sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kota Palu, Nanang memastikan pihaknya siap mendukung program Palu Mapan, termasuk dari sisi anggaran, selama pelaksanaannya benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Pada intinya saya sangat mendukung program ini. Sambil menunggu masa aktif izin HGB berakhir, pemerintah sebaiknya tidak lagi memperpanjang izin tersebut dan lebih memprioritaskan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Program Palu Mapan sendiri merupakan salah satu program unggulan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palu tahun 2026. Program ini mendorong pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami berbagai komoditas pangan, termasuk cabai dan bawang merah yang sering memengaruhi pergerakan harga di pasaran.

Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Petalolo, mengatakan program tersebut akan melibatkan pemilik lahan dan masyarakat dalam pengelolaannya.

Melalui langkah itu, pemerintah berharap produksi pangan lokal meningkat, harga kebutuhan pokok lebih terkendali, dan masyarakat memperoleh tambahan sumber pendapatan dari sektor pertanian. ***