Sebanyak 37 rekomendasi yang dihasilkan DPRD Kota Palu dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palu Tahun Anggaran 2025 menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan pembangunan pada tahun mendatang.
Rekomendasi tersebut disusun Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Palu setelah melakukan pembahasan terhadap berbagai program dan kebijakan yang dijalankan Pemerintah Kota Palu sepanjang tahun 2025. Hasil evaluasi itu kemudian disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Palu sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pimpinan Pansus DPRD Kota Palu, Rustia Tompo, mengatakan pembahasan LKPJ tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi juga menjadi ruang evaluasi bagi DPRD untuk melihat sejauh mana program pemerintah berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Menurutnya, fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD merupakan bagian dari sistem pengendalian dalam pemerintahan daerah agar pelaksanaan kebijakan tetap berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.
“Fungsi pengawasan DPRD merupakan manifestasi mekanisme check and balance dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Rustia saat menyampaikan laporan pansus pada rapat paripurna DPRD Kota Palu, Senin (25/5/2026).
Selama proses pembahasan, pansus menelaah berbagai aspek pelaksanaan pemerintahan, mulai dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan program pembangunan, kebijakan daerah, hingga kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kota Palu dengan berbagai pihak.
Dari hasil pembahasan tersebut, DPRD menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Karena itu, rekomendasi yang disusun tidak hanya berisi evaluasi, tetapi juga arahan perbaikan agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Rustia menjelaskan, pansus berupaya menyusun rekomendasi secara objektif berdasarkan data dan kondisi yang ditemukan selama proses pembahasan. Selain melihat capaian yang telah diraih pemerintah daerah, pansus juga mengidentifikasi sejumlah hambatan yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan.
Menurut dia, evaluasi tersebut penting agar setiap program yang dirancang pemerintah benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak berhenti pada pencapaian administratif semata.
