Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) bersama United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) meluncurkan Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE). Sistem ini dibuat untuk membantu pemerintah daerah memahami potensi dampak bencana terhadap ekonomi dan keuangan daerah.
ARISE diluncurkan dalam acara Official Launch of ARISE Dashboard and High-Level Policy Dialogue on Building Fiscal Resilience to Disaster Risks in Indonesia di Aula Nagara Dana Rakca, DJPK, Kementerian Keuangan, Senin (31/8).
Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan bencana dapat memberikan tekanan besar terhadap keuangan pemerintah. Ketika bencana terjadi, penerimaan daerah dapat turun karena aktivitas ekonomi terganggu. Pada saat yang sama, kebutuhan belanja pemerintah meningkat untuk penanganan dan pemulihan.
“Bencana memberikan tekanan kepada fiskal dari dua sisi sekaligus, yaitu menurunkan penerimaan dan meningkatkan kebutuhan belanja pemerintah. Karena itu, pengelolaan risiko bencana perlu dilakukan secara lebih terukur dan proaktif,” ujar Nufransa.
Menurut data periode 2000-2016, rata-rata kerugian ekonomi akibat bencana di Indonesia mencapai sekitar Rp22,85 triliun setiap tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa risiko bencana juga perlu diperhitungkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah.
Selama ini, penanganan risiko bencana tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Pemerintah juga mulai memperkuat persiapan pembiayaan sebelum bencana melalui pendekatan Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) dan berbagai instrumen risk transfer.
Namun, ketahanan fiskal nasional juga bergantung pada kemampuan pemerintah daerah. Kerusakan fasilitas publik, terganggunya kegiatan ekonomi, dan kebutuhan untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi beban yang harus dihadapi pemerintah daerah ketika bencana terjadi.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki perencanaan yang lebih baik untuk menghadapi risiko tersebut. Penganggaran tidak cukup hanya disiapkan untuk membiayai penanganan setelah bencana, tetapi juga perlu mempertimbangkan langkah pencegahan dan persiapan pembiayaan sejak sebelum bencana.
“Kita perlu menggeser paradigma penganggaran daerah terhadap bencana, dari yang selama ini cenderung berorientasi pada post-disaster response menuju pre-disaster planning, dan dari financing losses menuju managing risks,” kata Nufransa.
ARISE hadir untuk mendukung perubahan pendekatan tersebut. Sistem ini menggabungkan informasi mengenai risiko bencana dengan perkiraan dampaknya terhadap ekonomi dan fiskal daerah.
Dalam sistem ARISE, sejumlah informasi seperti potensi bahaya atau hazard, aset dan masyarakat yang berada di wilayah berisiko atau exposure, serta tingkat kerentanan atau vulnerability diolah untuk memperkirakan potensi kerugian.
Hasil analisis tersebut dapat membantu pemerintah daerah melihat risiko yang mungkin muncul dan menyiapkan langkah sebelum bencana terjadi. Pemerintah daerah dapat menggunakan informasi tersebut untuk menyusun rencana mitigasi, menyiapkan pembiayaan, hingga menentukan strategi pengalihan risiko.
Dengan adanya ARISE, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mencari sumber anggaran ketika bencana sudah terjadi. Daerah dapat mulai menghitung potensi risiko dan menyiapkan kebutuhan pembiayaan sejak tahap perencanaan.
ARISE juga dapat digunakan pemerintah pusat sebagai salah satu sumber data dalam membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan Transfer ke Daerah (TKD). Informasi mengenai risiko bencana dan dampaknya terhadap fiskal dapat menjadi bahan dalam menyusun kebijakan yang mendukung ketahanan keuangan daerah.
Saat ini, ARISE mulai diterapkan melalui pilot project di Provinsi Bali. Sistem tersebut kemudian akan diperluas ke Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.
Ke depan, ARISE diharapkan dapat digunakan di seluruh provinsi di Indonesia. Perluasan tersebut akan dilakukan dengan memperkuat data, metode analisis, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan informasi risiko bencana.
Pengembangan ARISE dilakukan melalui kerja sama pemerintah, akademisi, dan mitra pembangunan. Selain Kementerian Keuangan, UNDRR, dan ITB, pengembangan sistem ini juga melibatkan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, World Bank, serta United Nations Resident Coordinator Office.
Melalui ARISE, pemerintah ingin mendorong pemerintah daerah agar lebih siap menghadapi dampak bencana terhadap keuangan daerah. Dengan data dan perkiraan risiko yang lebih baik, daerah dapat menyiapkan mitigasi serta pembiayaan sebelum bencana terjadi.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kondisi fiskal daerah sekaligus memastikan pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan ketika bencana terjadi. ***
