Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Usulan anggaran itu disampaikan Purbaya saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI terkait Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemenkeu Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Senin (15/6).

Dalam rapat tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa usulan pagu anggaran tahun 2027 relatif sama dengan pagu tahun 2026 setelah dilakukan penyesuaian efisiensi. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong efisiensi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga.

“Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja, di mana kementerian/lembaga perlu mengoptimalkan sumber daya di tengah kebutuhan yang semakin meningkat,” kata Purbaya melalui siaran pers kemenkeu.

Dari total anggaran yang diusulkan, alokasi terbesar ditujukan untuk fungsi pelayanan umum sebesar Rp45,519 triliun. Sementara itu, fungsi pendidikan mendapat alokasi Rp3,996 triliun dan fungsi ekonomi sebesar Rp284,71 miliar.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung lima program utama Kementerian Keuangan yang menjadi bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Pemerintah berharap anggaran tersebut dapat mendukung pengelolaan keuangan negara yang sehat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain membahas rencana anggaran 2027, Purbaya juga memaparkan kondisi ekonomi Indonesia sepanjang 2026 yang dinilai tetap kuat meski di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,61 persen. Di saat yang sama, tingkat inflasi tetap terkendali sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga menunjukkan hasil positif. Hingga akhir Mei 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun atau meningkat 34,4 persen secara tahunan. Pemerintah juga mencatat realisasi pembiayaan sebesar Rp379,4 triliun dengan tetap menjaga defisit dan utang dalam batas yang aman.

Kementerian Keuangan juga terus memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat. Hal itu terlihat dari meningkatnya Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dari 4,46 pada 2024 menjadi 4,7 pada 2025 dalam skala 5.

Di bidang tata kelola keuangan, Kemenkeu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan bagian anggaran 015. Capaian tersebut menjadi yang ke-15 kali secara berturut-turut.

Purbaya optimistis kondisi ekonomi Indonesia yang tetap kuat akan menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan pada 2027. Menurutnya, kebijakan fiskal yang terjaga dan pengelolaan anggaran yang disiplin akan membantu pemerintah menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melanjutkan program pembangunan nasional.

“Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika pada tahun 2027,” ujar Purbaya. (Red)