Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara dalam pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027 pada momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Selasa (20/5/2026).

Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI, Presiden menegaskan APBN 2027 disusun sebagai instrumen utama menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat di tengah ketidakpastian global.

Pidato tersebut disampaikan dalam agenda Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen dengan tetap menjaga defisit fiskal di level 1,80 sampai 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa,” kata Presiden Prabowo melansir laman Infopublik.

Presiden menilai kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia yang penuh ketegangan menuntut pemerintah menjaga arah fiskal secara hati-hati namun tetap agresif dalam mendorong pertumbuhan. Karena itu, pemerintah memilih tetap menjaga belanja negara untuk mendukung program prioritas nasional.

Dalam kerangka APBN 2027, pemerintah menetapkan:

Postur APBN 2027

  • Pendapatan negara: 11,82–12,40 persen terhadap PDB
  • Belanja negara: 13,62–14,80 persen terhadap PDB
  • Defisit APBN: 1,80–2,40 persen terhadap PDB

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2027

  • Pertumbuhan ekonomi: 5,8–6,5 persen
  • Inflasi: 1,5–3,5 persen
  • Suku bunga SBN 10 tahun: 6,5–7,3 persen
  • Nilai tukar rupiah: Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS
  • Harga minyak mentah Indonesia (ICP): US$70–95 per barel
  • Lifting minyak mentah: 602–615 ribu barel per hari
  • Lifting gas bumi: 934–977 ribu barel setara minyak per hari

Sasaran Pembangunan 2027

  • Tingkat kemiskinan: 6–6,5 persen
  • Pengangguran terbuka: 4,30–4,87 persen
  • Rasio gini: 0,362–0,367
  • Indeks modal manusia: 0,575
  • Indeks kesejahteraan petani: 0,8038
  • Proporsi penciptaan lapangan kerja formal: 40,81 persen

Prabowo mengatakan APBN tidak hanya dipandang sebagai dokumen keuangan tahunan, melainkan pedoman utama perjalanan pembangunan nasional. Menurut dia, pengelolaan fiskal harus diarahkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap kesejahteraan yang lebih baik.

“Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” ujar Presiden.

Kerangka APBN 2027 juga diarahkan untuk mendukung sektor strategis seperti ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi rakyat. Pemerintah menargetkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah dinamika global.

“Karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” kata Prabowo.

Penyampaian kerangka APBN 2027 ini menjadi sinyal awal arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo untuk dua tahun mendatang. Pemerintah berupaya menjaga optimisme pertumbuhan ekonomi nasional sambil memastikan ruang fiskal tetap terkendali di tengah tekanan ekonomi global. (Red)