Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi ekonomi Indonesia masih berada di jalur yang kuat di tengah derasnya isu pelemahan daya beli masyarakat dan tekanan ekonomi global. Dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Selasa (19/5), pemerintah memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 yang menunjukkan lonjakan pendapatan negara sekaligus perbaikan defisit fiskal.

Pernyataan tersebut muncul ketika isu penurunan konsumsi rumah tangga dan melambatnya belanja masyarakat ramai diperbincangkan dalam beberapa bulan terakhir. Namun, menurut Purbaya, data penerimaan pajak justru menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat masih tumbuh cukup kuat.

“Hari ini kita menyampaikan lagi realisasi APBN kita, kinerja dan fakta, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” ujar Purbaya dalam pemaparannya.

Hingga akhir April 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp918,4 triliun atau tumbuh 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kinerja tersebut terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh 13,7 persen secara tahunan.

Penerimaan pajak bahkan meningkat 16,1 persen year-on-year. Pemerintah mencatat lonjakan signifikan pada beberapa komponen utama, mulai dari Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang naik 25 persen, PPh 21 atau pajak gaji karyawan tumbuh 21 persen, hingga PPN dan PPN-BM yang melonjak 40 persen.

Menurut Purbaya, pertumbuhan PPh 21 menjadi indikator penting bahwa aktivitas tenaga kerja dan pendapatan masyarakat masih terjaga. Ia secara terbuka membantah anggapan bahwa masyarakat sedang mengalami tekanan konsumsi berat.

“PPh 21 tumbuh 21 persen. Ini data yang bicara, bukan perasaan saya. Jadi tidak benar bahwa daya beli masyarakat hancur,” tegasnya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi respons pemerintah terhadap kekhawatiran publik mengenai kondisi ekonomi domestik di tengah gejolak global, termasuk konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu ketidakpastian pasar dan tekanan harga energi dunia.

Selain sektor perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan tren positif. Hingga April 2026, realisasi PNBP mencapai Rp171,3 triliun atau tumbuh 11,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai juga mulai membaik setelah sempat mengalami tekanan pada Maret lalu. Pemerintah mencatat penerimaan Bea dan Cukai tumbuh positif 0,6 persen secara tahunan.

Di sisi belanja negara, pemerintah memilih mempertahankan akselerasi stimulus fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Hingga April 2026, realisasi belanja negara telah mencapai Rp1.000 triliun atau melonjak 34,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut terutama didorong oleh percepatan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang tumbuh hingga 57,9 persen. Pemerintah menilai percepatan belanja diperlukan agar efek pengganda ekonomi bisa dirasakan lebih cepat oleh masyarakat dan dunia usaha.

Purbaya mengatakan pemerintah tidak ingin menahan belanja di tengah situasi global yang belum stabil. Karena itu, berbagai program perlindungan sosial dan subsidi tetap dipertahankan, termasuk subsidi energi dan BBM hingga akhir tahun.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga dan mengurangi tekanan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah maupun kelas menengah.

“Pemerintah memastikan subsidi energi tetap berjalan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi,” ujarnya.

Kombinasi antara peningkatan penerimaan negara dan pengelolaan belanja yang lebih terukur turut memperbaiki kondisi fiskal nasional. Hingga April 2026, defisit APBN tercatat turun menjadi Rp164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut membaik dibandingkan posisi Maret 2026 yang sempat mencapai 0,93 persen dari PDB. Purbaya juga menanggapi proyeksi sejumlah analis yang sebelumnya memperkirakan defisit APBN bisa melebar tajam apabila tren Maret berlanjut hingga akhir tahun.

Menurutnya, pendekatan hitung linier terhadap defisit tidak mencerminkan kondisi fiskal yang sebenarnya.

“Maret kemarin defisit 0,93 persen, analis bilang kalau dikali empat setahun bisa 3,6 persen, itu hitungan ajaib. Sekarang defisit turun ke 0,64 persen,” kata Purbaya.

Pemerintah juga memastikan koordinasi dengan bank sentral terus diperkuat untuk menjaga likuiditas sistem keuangan dan mendukung pembiayaan sektor riil. Langkah itu dinilai penting agar dunia usaha tetap memiliki ruang ekspansi di tengah ketidakpastian global.

Memasuki triwulan kedua 2026, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin menguat. Salah satu strategi yang disiapkan ialah peluncuran tambahan insentif kendaraan listrik, baik mobil maupun motor listrik, pada periode April hingga Juni 2026.

Program tersebut diharapkan mampu mendongkrak konsumsi domestik sekaligus mempercepat transformasi industri otomotif nasional menuju kendaraan ramah lingkungan.

Di tengah derasnya isu perlambatan ekonomi dan daya beli masyarakat, pemerintah kini mencoba menunjukkan bahwa indikator fiskal dan penerimaan negara masih bergerak positif. APBN pun kembali dijadikan alat utama untuk menjaga konsumsi, memperkuat pertumbuhan, dan meredam dampak tekanan ekonomi global terhadap masyarakat. ***