Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berpotensi lebih kering di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi ini dipicu dinamika iklim global, termasuk peluang munculnya fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) fase positif yang dapat menurunkan curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pembahasan Perkembangan Kondisi Iklim Indonesia Tahun 2026 bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Gedung Multi Hazard Early Warning System (MHEWS) BMKG, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Utama BMKG Guswanto, Plt Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto, serta sejumlah pejabat dari Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan potensi musim kemarau tahun ini perlu diantisipasi lebih awal karena dapat berdampak pada berbagai sektor, mulai dari pangan, sumber daya air, hingga peningkatan ancaman karhutla di sejumlah daerah.

“Dalam menghadapi musim kemarau tahun ini, upaya antisipasi harus dilakukan sejak awal, termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan informasi peringatan dini tersampaikan hingga tingkat daerah,” ujarnya.

Menurutnya, perkembangan El Nino dan IOD positif menjadi perhatian serius karena berpotensi mengurangi intensitas hujan di beberapa wilayah Indonesia. Jika kondisi tersebut berlangsung dalam periode panjang, risiko kekeringan meteorologis diperkirakan meningkat.

BMKG mencatat sejumlah wilayah mulai memasuki kondisi lebih mudah terbakar, terutama di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Meski titik panas atau hotspot pada periode 11–17 Mei 2026 masih relatif rendah dan terkendali, kewaspadaan tetap diperketat untuk mencegah meluasnya karhutla saat puncak kemarau nanti.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan bahwa pada periode 18–24 Mei 2026 sebagian besar wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang. Namun, kondisi tersebut diperkirakan akan berangsur berkurang seiring memasuki musim kemarau.

Beberapa wilayah seperti Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan juga diminta mewaspadai potensi hujan lebat dalam masa transisi musim.

Ardhasena menilai perubahan pola hujan akibat dinamika iklim global membuat langkah mitigasi harus dilakukan lebih cepat, terutama di wilayah rawan kekeringan dan karhutla.

Selain memperkuat prediksi iklim, BMKG juga meningkatkan layanan informasi cuaca hingga level desa dan kelurahan untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah maupun masyarakat.

Plt Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani mengatakan sistem prediksi cuaca kini semakin detail melalui dukungan radar cuaca dan teknologi nowcasting guna meningkatkan akurasi prakiraan cuaca ekstrem dan potensi hujan.

“Informasi mengenai prediksi, sekarang ini sudah sampai level desa. Jadi kalau lihat di aplikasi itu kan sudah bisa per kelurahan atau per desa, kita berusaha agar forecasting itu akurat,” kata Andri.

Ia menambahkan penyampaian informasi cuaca dan iklim harus mudah dipahami masyarakat agar langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat sebelum dampak musim kemarau meluas.

“Informasi kepada masyarakat harus terus tersampaikan agar upaya mitigasi dapat dilakukan lebih dini dan efektif,” ujarnya.

BMKG juga menyiapkan strategi mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk membantu penanganan kekeringan maupun pengendalian karhutla di wilayah tertentu.

Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto menjelaskan pelaksanaan OMC harus direncanakan berdasarkan kondisi cuaca dan potensi pertumbuhan awan beberapa hari sebelumnya agar hasilnya lebih efektif.

Menurutnya, koordinasi intensif antara bidang meteorologi, pemerintah daerah, dan instansi terkait menjadi faktor utama dalam menentukan waktu dan wilayah pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.

“Pelaksanaan OMC dilakukan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi cuaca di wilayah sasaran,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris menilai kesiapan menghadapi musim kemarau tidak hanya bergantung pada prediksi cuaca, tetapi juga kesiapan sistem mitigasi di lapangan.

Ia menekankan perlunya penguatan tata kelola kebencanaan yang terintegrasi agar respons terhadap ancaman kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat dilakukan lebih cepat.

Selain sektor kebencanaan, BMKG juga memberi perhatian terhadap dampak musim kemarau pada sektor pertanian, transportasi, dan pengelolaan sumber daya air. Informasi peringatan dini diharapkan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan untuk mengurangi risiko kerugian.

Dalam rapat tersebut juga disebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG di berbagai daerah telah aktif mendukung pemerintah daerah dan BPBD dalam penyampaian informasi cuaca serta operasi penanganan bencana.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan akurasi prediksi cuaca, serta optimalisasi mitigasi berbasis data, BMKG berharap kesiapsiagaan nasional menghadapi musim kemarau 2026 dapat lebih maksimal sehingga risiko kekeringan dan karhutla bisa ditekan sejak dini. (Red)