Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai mempercepat langkah untuk mengamankan dukungan pembiayaan pusat bagi sejumlah proyek strategis daerah. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., memimpin langsung audiensi dengan Kementerian PPN/Bappenas di Menara Bappenas, Jakarta, Senin (18/5/2026), guna memperkuat lobi anggaran bagi proyek hilirisasi dan pengembangan sektor kelautan.
Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut dari audiensi awal Gubernur Sulawesi Tengah bersama Kementerian PPN/Bappenas pada 14 Januari 2026. Fokus utama pembahasan kali ini adalah percepatan dukungan pembiayaan terhadap Proyek Strategis Daerah yang dinilai mampu menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah.
Beberapa proyek yang diajukan meliputi hilirisasi kelapa dalam, pengembangan kawasan perikanan tuna-cakalang-tongkol (TCT), wisata bahari, hingga pengembangan rumput laut. Pemerintah daerah menilai proyek-proyek tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru di wilayah pesisir dan kepulauan.
Turut hadir dalam audiensi itu Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas Sukmo Harsono, Tenaga Ahli Menteri Frans B.M. Dabukke, serta Prof. Bayu Dwi Apri Nugroho. Hadir pula jajaran kepala daerah dan perangkat daerah dari Kabupaten Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, dan Donggala bersama OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam paparannya, dr. Reny Lamadjido menegaskan bahwa proyek strategis yang diusulkan bukan sekadar program pembangunan biasa, melainkan bagian dari upaya mempercepat transformasi ekonomi daerah berbasis potensi unggulan lokal.
“Pelaksanaan proyek-proyek strategis ini tidak lain dan tidak bukan merupakan upaya percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah,” ujar Reny.
Ia mengatakan, audiensi tersebut juga bertujuan memperoleh penjelasan lebih rinci terkait mekanisme penganggaran dan sinkronisasi program daerah dengan agenda prioritas nasional. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat menjadi faktor penting agar proyek yang telah dirancang dapat berjalan optimal.
“Audiensi ini kami lakukan untuk menindaklanjuti arahan, masukan, dan klarifikasi teknis terkait mekanisme penganggaran dan kesesuaian usulan proyek dengan prioritas pembangunan nasional, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan optimal, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat,” jelasnya.
