Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 pada Senin, 27 April, di Grand Sya Hotel.
Forum ini dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur, para bupati dan wakil wali kota, serta pemangku kepentingan pembangunan dari berbagai sektor.
Dalam arahannya, Gubernur menyebut Musrenbang sebagai ruang bersama untuk menyatukan langkah menghadapi tantangan pembangunan. Ia mengingatkan, tanpa arah yang sama, setiap tingkatan pemerintahan bisa berjalan sendiri tanpa hasil yang terhubung.
“Musrenbang ini penting untuk memastikan kita memiliki pandangan yang sama tentang apa yang menjadi musuh bersama kita. Jika tidak, maka masing-masing akan berjalan sendiri-sendiri, kepala desa, camat, bupati, wali kota, hingga gubernur, tanpa arah yang terintegrasi,” ujarnya.
Isu kemiskinan kembali menjadi perhatian utama. Gubernur melihat persoalan ini masih membutuhkan kerja bersama yang konsisten, apalagi Sulawesi Tengah memiliki sumber daya alam yang besar dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kemiskinan menjadi salah satu isu strategis yang terus kita tangani secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan potensi sumber daya alam yang kita miliki, tentu ini menjadi peluang besar untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diperlukan penguatan langkah, sinergi, dan evaluasi berkelanjutan agar berbagai program yang dijalankan semakin tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal,” jelasnya.
Ia juga menyinggung besarnya anggaran yang telah digelontorkan untuk penanganan kemiskinan, namun hasilnya belum terasa maksimal. Kondisi ini dinilai perlu dibenahi lewat perencanaan yang lebih tepat sasaran agar program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Selain itu, arah pembangunan daerah diminta tetap sejalan dengan program nasional seperti Asta Cita, serta visi daerah “Sulteng Nambaso” dan program Berani Cerdas. Keselarasan ini diharapkan membuat kebijakan lebih terarah.
Gubernur juga mengangkat persoalan kelompok masyarakat miskin yang kerap tidak terlibat dalam forum perencanaan di tingkat desa dan kecamatan. Menurutnya, kelompok desil 1 dan 2 justru paling membutuhkan perhatian, tetapi sering tidak terdengar.
“Kelompok desil 1 dan 2 ini jarang bersuara dalam forum resmi. Padahal merekalah yang paling membutuhkan intervensi kebijakan. Karena itu, pendekatan kita harus berubah, harus lebih proaktif menjangkau mereka,” katanya.
