Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 pada Senin, 27 April, di Grand Sya Hotel.

Forum ini dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur, para bupati dan wakil wali kota, serta pemangku kepentingan pembangunan dari berbagai sektor.

Dalam arahannya, Gubernur menyebut Musrenbang sebagai ruang bersama untuk menyatukan langkah menghadapi tantangan pembangunan. Ia mengingatkan, tanpa arah yang sama, setiap tingkatan pemerintahan bisa berjalan sendiri tanpa hasil yang terhubung.

Baca Juga:Setelah 16 Perusahaan di Morut, Pemprov Kembali Gandeng 32 Tambang Perbaiki Jalan Morowali

“Musrenbang ini penting untuk memastikan kita memiliki pandangan yang sama tentang apa yang menjadi musuh bersama kita. Jika tidak, maka masing-masing akan berjalan sendiri-sendiri, kepala desa, camat, bupati, wali kota, hingga gubernur, tanpa arah yang terintegrasi,” ujarnya.

Isu kemiskinan kembali menjadi perhatian utama. Gubernur melihat persoalan ini masih membutuhkan kerja bersama yang konsisten, apalagi Sulawesi Tengah memiliki sumber daya alam yang besar dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kemiskinan menjadi salah satu isu strategis yang terus kita tangani secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan potensi sumber daya alam yang kita miliki, tentu ini menjadi peluang besar untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diperlukan penguatan langkah, sinergi, dan evaluasi berkelanjutan agar berbagai program yang dijalankan semakin tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal,” jelasnya.

Ia juga menyinggung besarnya anggaran yang telah digelontorkan untuk penanganan kemiskinan, namun hasilnya belum terasa maksimal. Kondisi ini dinilai perlu dibenahi lewat perencanaan yang lebih tepat sasaran agar program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Selain itu, arah pembangunan daerah diminta tetap sejalan dengan program nasional seperti Asta Cita, serta visi daerah “Sulteng Nambaso” dan program Berani Cerdas. Keselarasan ini diharapkan membuat kebijakan lebih terarah.

Gubernur juga mengangkat persoalan kelompok masyarakat miskin yang kerap tidak terlibat dalam forum perencanaan di tingkat desa dan kecamatan. Menurutnya, kelompok desil 1 dan 2 justru paling membutuhkan perhatian, tetapi sering tidak terdengar.

“Kelompok desil 1 dan 2 ini jarang bersuara dalam forum resmi. Padahal merekalah yang paling membutuhkan intervensi kebijakan. Karena itu, pendekatan kita harus berubah, harus lebih proaktif menjangkau mereka,” katanya.

Ia mengajak pemerintah kabupaten dan kota untuk menyesuaikan program daerah dengan kebijakan pusat, terutama yang menyasar masyarakat rentan, seperti pendidikan afirmasi dan perlindungan sosial.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga mengajak seluruh kepala daerah untuk bersatu tanpa melihat perbedaan latar belakang.

“Mau dari mana pun kita berasal, putih, biru, merah, atau hitam, hari ini kita harus bersatu. Bersatu untuk menyelesaikan persoalan rakyat,” tegasnya.

Di sektor pendidikan, pemerintah daerah mendorong perluasan akses, termasuk kebijakan wajib belajar 13 tahun. Ia melihat pendidikan sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban hidup masyarakat dalam jangka panjang.

“Saya sering bertemu masyarakat di desa-desa, orang tua datang terima kasih karena anaknya bisa kuliah. Ini bukti bahwa negara harus hadir. Pendidikan bukan beban, tetapi solusi untuk mengurangi beban hidup masyarakat,” ungkapnya.

Hal serupa juga berlaku di sektor kesehatan. Pemerintah terus berupaya memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan layanan yang layak melalui jaminan kesehatan.

“Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar rakyat. Ini bukan program kepala daerah, tetapi kewajiban negara sejak awal berdiri,” ujarnya.

Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah bisa turun hingga sekitar 5 persen pada periode 2028–2030. Target tersebut diharapkan tercapai melalui kerja bersama dan evaluasi berkelanjutan.

Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh pihak menjadikan Musrenbang sebagai momen untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Ini adalah musyawarah besar kita. Dengan kebersamaan, kita pastikan perencanaan pembangunan tidak salah arah dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.***