Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan kekecewaannya setelah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Pusat membatalkan status Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS) IX Tahun 2027.

Keputusan tersebut menjadi sorotan karena sebelumnya Sulawesi Tengah telah resmi ditetapkan sebagai tuan rumah pada penutupan FORNAS VIII Tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejak saat itu, pemerintah daerah mengaku telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut pelaksanaan ajang olahraga masyarakat terbesar di Indonesia tersebut.

Menurut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pembatalan ini menimbulkan kerugian karena banyak tahapan persiapan yang sudah berjalan. Mulai dari penyusunan konsep penyelenggaraan, penetapan maskot resmi, hingga penataan kawasan Hutan Kota yang direncanakan menjadi pusat kegiatan FORNAS 2027.

Tidak hanya itu, sejumlah pekerjaan pendukung juga telah mulai dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mempersiapkan pelaksanaan event nasional tersebut.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido sejak awal menyatakan komitmen penuh untuk mendukung suksesnya FORNAS IX Tahun 2027. Pemerintah daerah juga telah beberapa kali melakukan koordinasi bersama KORMI Pusat dan KORMI Sulawesi Tengah guna membahas kesiapan penyelenggaraan.

Namun, di tengah proses persiapan tersebut, KORMI Pusat justru mengeluarkan keputusan yang membatalkan Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah.

Anwar Hafid mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Menurutnya, surat yang dijadikan dasar oleh KORMI Pusat berasal dari KORMI Sulawesi Tengah dan tidak pernah dikoordinasikan dengan dirinya sebagai kepala daerah.

“Surat yang dijadikan dasar oleh KORMI Pusat berasal dari KORMI Sulawesi Tengah, tetapi tidak pernah dikoordinasikan maupun disampaikan kepada saya sebagai kepala daerah. Karena itu, kami menilai keputusan pembatalan ini diambil secara sepihak dan tidak melalui mekanisme komunikasi yang semestinya,” ujar Anwar Hafid.

Ia juga menyayangkan langkah KORMI Sulawesi Tengah yang dinilai tidak pernah menyampaikan informasi mengenai pembatalan tersebut kepada pemerintah provinsi. Padahal, selama proses persiapan berlangsung, berbagai pertemuan antara KORMI Pusat, KORMI Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Provinsi telah dilakukan untuk membahas kesiapan menjadi tuan rumah FORNAS 2027.

Menurut Anwar Hafid, jika persoalan yang dipermasalahkan adalah kesiapan penyelenggaraan, seharusnya hal tersebut dibahas bersama. Sebab, pemerintah daerah sejak awal telah menyatakan siap menjadi tuan rumah dan berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan.

“Kalau persoalannya kesiapan, itu menjadi tanggung jawab saya sebagai gubernur. Sejak awal kami mengajukan diri sebagai tuan rumah, kami sudah menyatakan siap dan seluruh proses persiapan berjalan. Jadi, dasar apa yang digunakan hingga Sulawesi Tengah dinilai tidak siap? Seharusnya hal itu dikomunikasikan dan dievaluasi bersama, bukan diputuskan secara sepihak,” katanya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menilai pembatalan tersebut bukan hanya berdampak pada status sebagai tuan rumah, tetapi juga terhadap berbagai program yang sudah dirancang. Berbagai rencana kegiatan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga persiapan sumber daya dinilai ikut terdampak akibat keputusan tersebut.

Selain itu, pemerintah daerah juga mempertanyakan alasan resmi di balik pembatalan tersebut. Hingga keputusan diumumkan, Pemprov Sulteng mengaku belum pernah menerima penjelasan maupun hasil evaluasi yang menyatakan daerah ini tidak siap menjadi tuan rumah FORNAS IX Tahun 2027.

Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan event nasional seharusnya dibahas melalui koordinasi dan komunikasi yang baik antara semua pihak. Dengan demikian, setiap kendala yang muncul dapat dicari solusi bersama sebelum keputusan penting diambil.

Meski merasa kecewa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan tetap berkomitmen mendukung penyelenggaraan kegiatan olahraga masyarakat dan akan terus memperjuangkan kepentingan daerah. Pemerintah juga menyatakan akan menjaga kepercayaan masyarakat serta terus membuka ruang komunikasi dengan pihak terkait mengenai keputusan pembatalan tuan rumah FORNAS IX Tahun 2027. ***