Masalah pelayanan solar bersubsidi di Sulawesi Tengah mulai mengarah pada persoalan yang lebih serius. Truk kontainer bisa mengantre lama di SPBU, tetapi tetap berpotensi gagal mengisi BBM hanya karena Barcode/QR Code bermasalah saat kendaraan sudah berada di depan nozzle.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengambil langkah cepat setelah mendapat keluhan dari Serikat Buruh Transportasi Container (SBTC) Sulawesi Tengah. Pemerintah khawatir persoalan teknis itu mengganggu pergerakan angkutan kontainer dan distribusi barang.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid kemudian meminta persoalan tersebut segera diselesaikan melalui koordinasi dengan PT Pertamina, Hiswana Migas Sulawesi Tengah, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah, serta perangkat daerah terkait.
Rapat berlangsung di ruang rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Senin (14/9/2026). Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari antisipasi agar persoalan pelayanan BBM tidak berkembang menjadi antrean panjang seperti yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.
“Kita ingin memastikan pelayanan BBM, khususnya BBM bersubsidi, berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha transportasi. Ini juga bagian dari upaya kita menjalankan Program BERANI LANCAR di sektor transportasi,” ujar Anwar Hafid.
Persoalan paling nyata berada pada sistem Barcode/QR Code. Dalam kondisi tertentu, kode milik truk kontainer tidak dapat dipindai ketika kendaraan sudah berada di depan nozzle.
Artinya, pengemudi dapat kehilangan waktu setelah menunggu dalam antrean, tetapi transaksi pengisian BBM tetap tidak bisa dilakukan. Pemprov menilai kondisi seperti ini harus dicegah sejak awal.
Pertamina dan Hiswana Migas Sulawesi Tengah sepakat menyiapkan pegawai khusus untuk mendampingi penggunaan Barcode/QR Code di SPBU. Petugas juga akan bekerja secara mobile untuk memeriksa QR Code truk kontainer yang masih berada dalam antrean.
Pemeriksaan lebih awal diharapkan membuat kendala diketahui sebelum kendaraan mencapai nozzle. Dengan begitu, antrean tidak terhambat hanya karena persoalan teknis sistem.
“Jangan sampai truk sudah mengantre lama, kemudian ketika sampai di depan nozzle baru diketahui QR Code-nya bermasalah atau tidak bisa dipindai. Ini yang harus kita cegah,” tegas Anwar Hafid.
