Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi mengakhiri masa transisi darurat menuju pemulihan pascagempa bumi di Kabupaten Sigi. Meski status transisi telah berakhir, pemerintah memastikan proses pemulihan bagi masyarakat terdampak tetap menjadi perhatian hingga seluruh program selesai.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., saat memimpin Rapat Koordinasi Berakhirnya Status Transisi Darurat ke Pemulihan Gempa Bumi di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Rapat berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (3/8/2026).

Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan masa transisi darurat sekaligus kesiapan pemerintah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. Pemerintah ingin memastikan seluruh proses pemulihan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Reny mengatakan masa transisi darurat resmi berakhir pada 31 Juli 2026. Setelah itu, penanganan bencana memasuki tahap pemulihan dengan fokus menyelesaikan berbagai pekerjaan yang masih berlangsung.

“Hari ini masa transisi kita sudahi per tanggal 31 Juli dan kita kembali ke kondisi normal. Namun, kami tetap melakukan pemantauan dan evaluasi, khususnya di Kabupaten Sigi. Apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, pemerintah provinsi tetap siap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten,” ujarnya.

Menurut Reny, berakhirnya masa transisi bukan berarti pemerintah menghentikan pendampingan kepada masyarakat terdampak gempa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap akan memantau seluruh program yang masih berjalan, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara).

“Pemerintah tetap memonitor pembangunan huntara yang masih berlangsung. Hal-hal yang belum selesai akan tetap kita kawal bersama agar masyarakat terdampak mendapatkan penanganan yang baik,” katanya.

Kabupaten Sigi menjadi wilayah yang paling terdampak akibat gempa bumi yang terjadi pada 16 Juni 2026. Karena itu, pemerintah menjadikan daerah tersebut sebagai fokus utama dalam proses pemulihan pascabencana.

Pemprov Sulawesi Tengah terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sigi, BPBD, BNPB, dan seluruh perangkat daerah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat. Selain pembangunan huntara, pemerintah juga berupaya mempercepat pemulihan infrastruktur serta mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.

Reny berharap seluruh pihak terus bekerja sama agar proses pemulihan gempa Sigi dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi warga yang terdampak.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan lebih baik,” tambahnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BPBD Sulawesi Tengah Ir. Asbudiyanto, Kepala BPBD Kabupaten Sigi, perwakilan BNPB Provinsi Sulawesi Tengah, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan berakhirnya masa transisi darurat, Pemprov Sulawesi Tengah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih optimal sehingga masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Sigi dapat segera kembali menjalani aktivitas dengan aman dan nyaman. ***