Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan anggaran Rp33,73 miliar untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan. Di tengah kenaikan produksi perikanan tangkap, pemerintah masih menghadapi tantangan kesejahteraan pembudidaya, biaya produksi, serta kebutuhan pengawasan usaha yang semakin luas.
Kepala Bidang Budidaya dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, Moh. Syafar DB, S.Pi., MP, mengatakan anggaran tersebut diarahkan untuk lima kelompok program.
Keterangan itu disampaikan dalam konferensi pers Berani Sejahtera yang digagas Dinas Kominfosantika Sulawesi Tengah di Palu, Kamis (10/9/2026).
Dari total anggaran tersebut, Rp7,62 miliar dialokasikan untuk infrastruktur pelabuhan, Rp15,46 miliar untuk sarana produksi perikanan tangkap, Rp5,16 miliar untuk sarana produksi budidaya dan P2HP, Rp1,85 miliar untuk pengelolaan ruang laut, serta Rp3,64 miliar untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP).
Pada perikanan tangkap, pemerintah mengarahkan program untuk meningkatkan produksi sekaligus membantu penanggulangan kemiskinan. Infrastruktur pelabuhan mendapat dukungan Rp1,62 miliar untuk Pelabuhan Perikanan Mato dan Rp6 miliar untuk Pelabuhan Perikanan Lafeu.
Untuk sarana dan prasarana perikanan tangkap, Rp2,26 miliar dialokasikan bagi penanggulangan kemiskinan yang menyasar 51 rumah tangga. Sementara Rp13,20 miliar diarahkan untuk peningkatan produksi bagi 114 kelompok nelayan.
Produksi perikanan tangkap meningkat dari 271.865,95 ton pada 2024 menjadi 328.393,08 ton pada 2025 atau naik sekitar 20,8 persen. Donggala menjadi sentra produksi tertinggi dengan 80.180,70 ton, disusul Morowali 40.225,30 ton, Banggai Laut 37.438,88 ton, Parigi Moutong 31.534,10 ton, dan Banggai 29.240,50 ton.
Di sektor budidaya, anggaran Rp5,16 miliar mencakup sarana budidaya air tawar sistem bioflok, produksi rumput laut bagi rumah tangga miskin, budidaya air payau dan laut, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Dukungan itu terdiri atas Rp345 juta untuk 23 rumah tangga miskin, Rp3,74 miliar bagi 46 kelompok pembudidaya untuk peningkatan produktivitas, dan Rp1,07 miliar untuk sarana pengolah dan pemasar bagi 23 kelompok.
Produksi budidaya 2025 tercatat sementara sebesar 330.058,72 ton. Banggai Kepulauan menjadi penyumbang terbesar dengan 242.639,99 ton, disusul Banggai Laut 21.915,83 ton, Parigi Moutong 19.945,35 ton, Donggala 14.771,99 ton, dan Tojo Una-Una 8.921,54 ton.
Dari sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Januari 2026 berada di angka 102,24, sedangkan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar 91,43. Budidaya masih menghadapi biaya produksi, fluktuasi harga, produktivitas yang belum optimal, keterbatasan modal, serta beban konsumsi rumah tangga.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp1,85 miliar untuk rehabilitasi terumbu karang dan mangrove, pembangunan apartemen ikan, fasilitasi alokasi ruang laut, serta pemberdayaan kelompok pesisir.
Pada aspek pengawasan, kepatuhan pelaku usaha meningkat dari 82,12 persen pada 2025 menjadi 94,40 persen pada Triwulan II 2026. Pada 2025 tercatat 326 pelaku usaha patuh, terdiri dari 247 usaha perikanan tangkap, 26 budidaya, 40 pengolahan hasil perikanan, dan 13 pemanfaatan ruang laut.
Pengawasan diperkuat dengan Vessel Monitoring System (VMS) senilai Rp708 juta untuk 118 kapal serta perlengkapan Pokmaswas senilai Rp1,74 miliar bagi delapan kelompok masyarakat pengawas.
Melalui program tersebut, Pemprov Sulawesi Tengah mengarahkan pembangunan kelautan dan perikanan pada peningkatan produksi berkelanjutan, kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, penguatan pengawasan, serta pengelolaan ruang laut. (Red)
