Menurut Anwar Hafid, jika persoalan yang dipermasalahkan adalah kesiapan penyelenggaraan, seharusnya hal tersebut dibahas bersama. Sebab, pemerintah daerah sejak awal telah menyatakan siap menjadi tuan rumah dan berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan.
“Kalau persoalannya kesiapan, itu menjadi tanggung jawab saya sebagai gubernur. Sejak awal kami mengajukan diri sebagai tuan rumah, kami sudah menyatakan siap dan seluruh proses persiapan berjalan. Jadi, dasar apa yang digunakan hingga Sulawesi Tengah dinilai tidak siap? Seharusnya hal itu dikomunikasikan dan dievaluasi bersama, bukan diputuskan secara sepihak,” katanya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menilai pembatalan tersebut bukan hanya berdampak pada status sebagai tuan rumah, tetapi juga terhadap berbagai program yang sudah dirancang. Berbagai rencana kegiatan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga persiapan sumber daya dinilai ikut terdampak akibat keputusan tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah juga mempertanyakan alasan resmi di balik pembatalan tersebut. Hingga keputusan diumumkan, Pemprov Sulteng mengaku belum pernah menerima penjelasan maupun hasil evaluasi yang menyatakan daerah ini tidak siap menjadi tuan rumah FORNAS IX Tahun 2027.
Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan event nasional seharusnya dibahas melalui koordinasi dan komunikasi yang baik antara semua pihak. Dengan demikian, setiap kendala yang muncul dapat dicari solusi bersama sebelum keputusan penting diambil.
Meski merasa kecewa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan tetap berkomitmen mendukung penyelenggaraan kegiatan olahraga masyarakat dan akan terus memperjuangkan kepentingan daerah. Pemerintah juga menyatakan akan menjaga kepercayaan masyarakat serta terus membuka ruang komunikasi dengan pihak terkait mengenai keputusan pembatalan tuan rumah FORNAS IX Tahun 2027. ***
