Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, meminta penempatan jabatan di lingkungan birokrasi mengedepankan meritokrasi dengan mempertimbangkan kemampuan, integritas, karya dan prestasi. Ia mengajak anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) ikut mendorong suami masing-masing membangun karier berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan politik maupun hubungan pribadi.
Pesan tersebut disampaikan Anwar saat membuka Forum Komunikasi (Forkom) III DWP se-Sulawesi Tengah Tahun 2026 di GOR Peapua Abdurrabie, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Kamis (8/10/2026).
Dalam kegiatan bertema penguatan personal branding DWP untuk mewujudkan perempuan yang berintegritas, berdaya dan berkarakter menuju Sulawesi Tengah Namboso itu, Anwar mengaitkan pembentukan karakter birokrat dengan sistem penempatan jabatan yang mengutamakan prestasi.
Menurutnya, birokrasi membutuhkan aparatur yang memperoleh kepercayaan dan tanggung jawab berdasarkan hasil kerja serta kapasitasnya dalam menjalankan tugas. Penempatan jabatan yang bertumpu pada kedekatan justru tidak sejalan dengan upaya membangun pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Dorong suaminya mendapatkan jabatan karena karyanya, bukan karena pendekatannya. Kita membutuhkan orang yang mendapatkan jabatan karena prestasinya,” tegas Anwar.
Ia menilai keluarga memiliki peran dalam membentuk sikap dan pilihan karier aparatur pemerintahan. Karena itu, anggota DWP diharapkan memberikan dukungan kepada suami untuk bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta menunjukkan kemampuan melalui hasil kerja nyata.
Bagi Anwar, meritokrasi juga berkaitan dengan perubahan cara pandang birokrat terhadap jabatan dan tanggung jawab publik. Aparatur tidak semestinya memandang jabatan sebagai kedudukan untuk memperoleh penghormatan, melainkan amanah yang harus dijalankan melalui pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa birokrat perlu meninggalkan pola pikir sebagai penguasa dan beralih menjadi pelayan rakyat. Perubahan tersebut, menurutnya, harus terlihat dari kesediaan aparatur hadir ketika masyarakat membutuhkan pelayanan, termasuk di luar rutinitas jam kerja kantor.
“Pelayan rakyat itu dia yang mencari rakyat untuk melayani, bukan rakyat yang mencari dia untuk dilayani. Ini paradigma yang harus kita geser,” ujarnya.
Anwar mencontohkan kebiasaannya menerima masyarakat sejak selepas salat Subuh hingga pagi hari. Ia mengatakan pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan warga, sehingga aparatur tidak hanya terpaku pada batasan waktu kerja formal.
