Jumlah peserta Program Berani Sehat di Sulawesi Tengah (Sulteng) meningkat tajam. Hingga 1 November 2026, jumlah masyarakat yang terdaftar mencapai 221.120 orang, naik 70 persen dibandingkan 129.896 peserta pada 1 Desember 2025.
Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok miskin dan rentan miskin.
Perkembangan program tersebut dibahas dalam pertemuan Pemprov Sulteng bersama BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Rumah Jabatan Gubernur Sulteng, Jalan Prof. Moh. Yamin, Kota Palu, Sabtu (14/11/2026).
Pertemuan dipimpin Gubernur Sulteng Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido. Agenda tersebut membahas penguatan sinergi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk keberlanjutan Berani Sehat.
Anwar Hafid mengatakan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Sulteng telah melampaui 85 persen. Namun, angka tersebut belum sepenuhnya menjamin seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kendala.
Masih ada warga yang kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan akibat perubahan kondisi ekonomi. Situasi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah menghadirkan Berani Sehat.
“Program Berani Sehat ini benar-benar program yang membantu masyarakat kita. Kita tahu persis di Sulteng, cakupan BPJS kita sudah berada di atas rata-rata, hampir rata-rata sudah di atas 85 persen ke atas,” ujar Anwar.
Menurutnya, program tersebut bukan skema pembayaran langsung biaya pengobatan atau pelayanan rumah sakit. Berani Sehat diarahkan untuk membantu menjamin kepesertaan masyarakat melalui BPJS Kesehatan sehingga pembiayaan pelayanan kesehatan dapat ditanggung sesuai ketentuan JKN.
Anwar juga mengingatkan, masyarakat yang menunggak iuran tidak selalu berarti sengaja mengabaikan kewajibannya. Sebagian mengalami perubahan kemampuan ekonomi sehingga tidak lagi sanggup membayar iuran secara mandiri.
Kondisi inilah yang menurutnya perlu dilihat secara lebih objektif melalui data dan fakta di lapangan, agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah jenis pelayanan kesehatan yang tidak seluruhnya ditanggung BPJS Kesehatan sesuai ketentuan. Anwar mencontohkan kasus kecelakaan tunggal dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
