Pemerintah daerah, kata dia, berupaya mencari solusi melalui kebijakan yang tersedia agar masyarakat yang menghadapi persoalan tersebut tetap memperoleh perlindungan kesehatan.
Mengenai potensi penyalahgunaan program, termasuk kemungkinan peserta sengaja tidak membayar iuran karena mengandalkan Berani Sehat, Anwar menyatakan pemerintah akan melakukan penilaian berdasarkan kondisi masing-masing masyarakat.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemprov Sulteng memperluas perlindungan kesehatan masyarakat.
Akmal menilai Berani Sehat menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan dalam menjaga keberlanjutan perlindungan kesehatan.
“Ini wujud kolaborasi utuh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan dalam rangka memastikan kesehatan masyarakat terus terjaga dan berkelanjutan. Program Gubernur Sulteng ini luar biasa dan bisa menjadi contoh untuk diterapkan di provinsi lain,” kata Akmal.
Menurut Akmal, pola kerja sama yang diterapkan di Sulteng memiliki potensi untuk direplikasi oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota lain dalam memperluas jangkauan perlindungan kesehatan.
Dalam kunjungan tersebut, Akmal didampingi Deputi Direksi Bidang Perluasan Kepesertaan dan Kepatuhan Peserta Mangisi Raja Simarmata, Deputi Direksi Wilayah X Mokhamad Cucu Zakaria, anggota DJSN Royanto Purba dan Muttaqien, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu Endang Triana Simanjuntak. ***
