Setelah 16 Perusahaan di Morut, Pemprov Kembali Gandeng 32 Tambang Perbaiki Jalan Morowali
Komitmen Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam mempercepat pembangunan infrastruktur melalui kemitraan dengan sektor swasta kembali ditunjukkan. Setelah berhasil menggandeng 16 perusahaan tambang untuk mendukung pembangunan ruas jalan Towi–Kolonodale di Morowali Utara, kini Anwar Hafid kembali mengajak 32 perusahaan tambang di Kabupaten Morowali untuk bergotong royong memperbaiki jalan provinsi Buleleng–Matarape sepanjang 43 kilometer.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan tanpa mengurangi target peningkatan konektivitas antarwilayah. Melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), puluhan perusahaan tambang yang beroperasi di Morowali sepakat membentuk konsorsium untuk menangani perbaikan ruas jalan yang selama ini menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Hotel Mercure Jakarta, Senin (15/6/2026), Anwar Hafid menjelaskan bahwa pola gotong royong antara pemerintah dan perusahaan tambang lahir dari kondisi keuangan daerah yang mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Menurutnya, pada 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami pengurangan anggaran sekitar Rp500 miliar. Kondisi itu berlanjut pada 2026 ketika APBD Sulawesi Tengah kembali dipangkas sebesar Rp1,2 triliun. Akibatnya, total anggaran daerah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5 triliun berkurang menjadi sekitar Rp4,3 triliun.
Di tengah keterbatasan tersebut, pemerintah daerah mencari solusi agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Salah satu pendekatan yang dipilih adalah mengajak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan jalan untuk berpartisipasi melalui program CSR.
“Sehingga kami meminta partisipasi para pengusaha tambang di wilayah Sulawesi Tengah untuk membantu atau ikut bergotong royong perbaikan jalan yang ada berdekatan dengan lingkungan pertambangannya dengan skema dibiayai dari dana CSR perusahaan,” ujar Anwar Hafid.
Model kerja sama yang diterapkan cukup sederhana. Pemerintah daerah tidak menerima dana tunai dari perusahaan. Sebaliknya, perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mengerjakan langsung pembangunan atau perbaikan jalan dengan menunjuk kontraktor masing-masing. Setelah pekerjaan selesai, hasil pembangunan diserahkan kepada pemerintah sebagai aset daerah.
“Jadi Pemprov Sulteng itu tidak menerima uang tunai dari CSR konsorsium perusahaan tambang tersebut, tapi hanya menerima hibah aset ruas jalan yang dikerjakan oleh para pengusaha pertambangan di Morowali Utara dan Morowali,” jelasnya.
Meski demikian, pengawasan teknis tetap dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (Binatarung) Sulawesi Tengah untuk memastikan pekerjaan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
Inisiatif di Morowali ini bukan yang pertama dilakukan Anwar Hafid. Sebelumnya, pada 10 Juni 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berhasil membangun kemitraan dengan 16 perusahaan tambang untuk mendukung pembangunan ruas jalan provinsi Towi–Kolonodale. Nilai dukungan yang dihimpun melalui CSR perusahaan mencapai sekitar Rp355 miliar.
Bahkan, proyek Towi–Kolonodale dijadwalkan memasuki tahap groundbreaking pada 1 Juli 2026. Seluruh pekerjaan nantinya dilakukan secara gotong royong oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam konsorsium, sementara pemerintah bertindak sebagai pengawas sekaligus penerima hibah aset setelah proyek selesai.
Selain di Morowali Utara, pola kemitraan serupa juga telah diterapkan di Kabupaten Sigi. Pada April 2026 lalu, Anwar Hafid meresmikan pengembangan ruas jalan yang menghubungkan Desa Boladangko hingga Banggaiba sepanjang 60 kilometer dengan lebar jalan 10 meter. Pekerjaan tersebut didukung melalui CSR PT Anugerah Lestari Power dan menjadi bagian dari Program BERANI Lancar yang berfokus pada peningkatan konektivitas wilayah.
Keberhasilan membangun kolaborasi di beberapa daerah menunjukkan bahwa pendekatan kemitraan mulai menjadi salah satu solusi percepatan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tengah. Apalagi banyak ruas jalan yang berada di sekitar kawasan industri dan pertambangan memiliki intensitas penggunaan yang cukup tinggi.
Untuk proyek Buleleng–Matarape sendiri, Kepala Dinas Binatarung Sulawesi Tengah Faidul Keteng menjelaskan bahwa pembagian pekerjaan dilakukan agar beban masing-masing perusahaan tidak terlalu besar. Dengan panjang jalan sekitar 43 kilometer dan melibatkan 32 perusahaan, setiap perusahaan diperkirakan hanya menangani sekitar satu kilometer ruas jalan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp5 miliar.
Dari hasil rapat koordinasi yang dihadiri 32 perusahaan tambang tersebut, seluruh peserta menyatakan dukungan terhadap program gotong royong perbaikan jalan provinsi. Beberapa perusahaan yang menyampaikan komitmennya antara lain PT Graha Istika Utama, PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo, PT Atao Ura, dan PT Bintang Sinar Perkasa.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menyiapkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan seluruh perusahaan pemegang IUP yang terlibat. Setelah itu, kerja sama akan diperkuat melalui Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) yang mengatur pembagian tugas dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, maka ruas jalan Buleleng–Matarape akan menjadi proyek ketiga yang lahir dari kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan perusahaan tambang. Bagi Anwar Hafid, pendekatan gotong royong tersebut menjadi cara untuk memastikan pembangunan jalan tetap berjalan meski ruang fiskal daerah semakin terbatas. (Red)
