Komitmen Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam mempercepat pembangunan infrastruktur melalui kemitraan dengan sektor swasta kembali ditunjukkan. Setelah berhasil menggandeng 16 perusahaan tambang untuk mendukung pembangunan ruas jalan Towi–Kolonodale di Morowali Utara, kini Anwar Hafid kembali mengajak 32 perusahaan tambang di Kabupaten Morowali untuk bergotong royong memperbaiki jalan provinsi Buleleng–Matarape sepanjang 43 kilometer.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan tanpa mengurangi target peningkatan konektivitas antarwilayah. Melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), puluhan perusahaan tambang yang beroperasi di Morowali sepakat membentuk konsorsium untuk menangani perbaikan ruas jalan yang selama ini menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Hotel Mercure Jakarta, Senin (15/6/2026), Anwar Hafid menjelaskan bahwa pola gotong royong antara pemerintah dan perusahaan tambang lahir dari kondisi keuangan daerah yang mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Menurutnya, pada 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami pengurangan anggaran sekitar Rp500 miliar. Kondisi itu berlanjut pada 2026 ketika APBD Sulawesi Tengah kembali dipangkas sebesar Rp1,2 triliun. Akibatnya, total anggaran daerah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5 triliun berkurang menjadi sekitar Rp4,3 triliun.
Di tengah keterbatasan tersebut, pemerintah daerah mencari solusi agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Salah satu pendekatan yang dipilih adalah mengajak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan jalan untuk berpartisipasi melalui program CSR.
“Sehingga kami meminta partisipasi para pengusaha tambang di wilayah Sulawesi Tengah untuk membantu atau ikut bergotong royong perbaikan jalan yang ada berdekatan dengan lingkungan pertambangannya dengan skema dibiayai dari dana CSR perusahaan,” ujar Anwar Hafid.
Model kerja sama yang diterapkan cukup sederhana. Pemerintah daerah tidak menerima dana tunai dari perusahaan. Sebaliknya, perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mengerjakan langsung pembangunan atau perbaikan jalan dengan menunjuk kontraktor masing-masing. Setelah pekerjaan selesai, hasil pembangunan diserahkan kepada pemerintah sebagai aset daerah.
“Jadi Pemprov Sulteng itu tidak menerima uang tunai dari CSR konsorsium perusahaan tambang tersebut, tapi hanya menerima hibah aset ruas jalan yang dikerjakan oleh para pengusaha pertambangan di Morowali Utara dan Morowali,” jelasnya.
