Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggandeng perusahaan tambang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Morowali dan Morowali Utara. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), sebanyak 16 perusahaan tambang berkomitmen mendukung pembangunan dan perbaikan jalan dengan nilai mencapai Rp355 miliar.

Komitmen tersebut diperoleh setelah Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, melakukan pertemuan dengan manajemen perusahaan tambang di Jakarta pada Rabu (10/6/2026). Kerja sama ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan tanpa membebani APBD.

Berbeda dengan bantuan dalam bentuk dana tunai, perusahaan tambang akan langsung mengerjakan proyek pembangunan jalan yang telah disepakati bersama. Setelah pekerjaan selesai, aset jalan tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah, Dr Faidul Keteng, mengatakan perusahaan yang terlibat akan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

“Proyek perbaikan dan pembangunan jalan itu dikerjakan langsung oleh perusahaan. Pemerintah provinsi nantinya menerima aset jalan yang sudah selesai dibangun,” kata Faidul Keteng, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, terdapat dua ruas jalan yang menjadi fokus dalam kerja sama tersebut, yakni ruas Towi-Kolonodale dan ruas Buleleng-Matarape. Kedua jalur ini dinilai penting karena menjadi akses penghubung masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan Morowali dan Morowali Utara.

Faidul menjelaskan, hasil pertemuan antara Gubernur Anwar Hafid dan pihak perusahaan menghasilkan kesepakatan bahwa seluruh pembiayaan pembangunan dua ruas jalan tersebut akan berasal dari program CSR perusahaan tambang.

Gubernur Anwar Hafid menyambut baik komitmen dunia usaha yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, kolaborasi seperti ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus membantu pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur.

“Perusahaan-perusahaan tambang memiliki semangat yang sama untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ini bukan untuk pemerintah, tetapi untuk masyarakat Sulawesi Tengah,” ujar Anwar Hafid.

Ia mengatakan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tengah masih cukup besar, sementara kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan. Karena itu, pemerintah perlu membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, agar pembangunan tetap berjalan.

Anwar menilai keterlibatan perusahaan melalui program CSR merupakan bentuk sinergi yang dapat menghadirkan solusi bagi kebutuhan masyarakat, terutama dalam penyediaan akses jalan yang lebih baik.

“Di tengah keterbatasan fiskal, kita harus mampu menghadirkan inovasi. Kesepakatan ini bertujuan memberikan manfaat bagi rakyat Sulawesi Tengah,” katanya.

Berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani, pembangunan ruas Jalan Towi-Kolonodale akan ditangani oleh konsorsium yang terdiri dari 16 perusahaan tambang. Mereka berkomitmen membiayai pembangunan dan peningkatan kualitas jalan sepanjang 13 kilometer.

Sementara itu, pembangunan ruas Jalan Buleleng-Matarape akan menjadi tanggung jawab satu perusahaan tambang yang secara khusus menangani pendanaan dan pengerjaan proyek hingga selesai.

Keberadaan jalan yang lebih baik diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Morowali dan Morowali Utara. Selain itu, akses yang semakin baik juga diyakini dapat membuka peluang investasi dan mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.

Anwar Hafid berharap kerja sama antara pemerintah dan perusahaan tambang ini dapat menjadi contoh bagaimana sektor usaha berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah.

Menurutnya, perusahaan yang beroperasi dan memanfaatkan sumber daya alam di Sulawesi Tengah juga dapat mengambil peran dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan warga. ***