Program BERANI yang menjadi salah satu wajah pemerintahan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido belakangan tidak hanya ramai dibicarakan di Sulawesi Tengah.
Di media sosial, perhatian mulai muncul dari luar daerah. Yang banyak disorot bukan seremoni atau janji politiknya, tetapi program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, terutama BERANI Cerdas di bidang pendidikan dan BERANI Sehat di bidang kesehatan.
Dua hal yang sebenarnya sederhana, tetapi sangat dekat dengan persoalan banyak keluarga.
Bagi orang tua, biaya pendidikan anak bisa menjadi beban yang berat. Begitu pula ketika anggota keluarga sakit dan persoalan biaya serta kepesertaan jaminan kesehatan ikut muncul.
Karena itu, ketika pemerintah daerah mencoba masuk ke dua persoalan tersebut, perhatian masyarakat menjadi sesuatu yang cukup wajar.
Bukan Sekadar Angka Anggaran
Dalam kegiatan penyampaian capaian Program BERANI di Kantor Bappeda Sulawesi Tengah, Senin, 6 Juli 2026, pemerintah memaparkan sejumlah perkembangan program tersebut. Kegiatan itu dibuka oleh Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dan dihadiri jajaran OPD serta wartawan.
Dalam pemaparan tersebut, BERANI Cerdas pada 2026 disebut memiliki anggaran sekitar Rp351 miliar untuk berbagai program pendidikan.
Sekitar Rp264 miliar di antaranya dialokasikan untuk beasiswa perguruan tinggi. Sementara pada 2025, pemerintah mencatat sekitar 23.568 mahasiswa menerima bantuan UKT dengan anggaran sekitar Rp84,93 miliar.
Angka itu tentu cukup besar.
Tetapi bagi seorang mahasiswa dan keluarganya, yang mungkin lebih penting bukan angka miliaran rupiah tersebut. Yang dirasakan adalah pertanyaan sederhana: apakah anak mereka bisa tetap kuliah karena biaya yang sebelumnya berat akhirnya terbantu?
Begitu pula dengan BERANI Sehat.
Hingga Juni 2026, pemerintah mencatat realisasi sekitar Rp52,4 miliar untuk program tersebut. Skemanya antara lain membantu masyarakat dalam kepesertaan BPJS dan memberikan akses layanan kesehatan untuk kondisi tertentu yang tidak ditanggung JKN.
Di balik angka tersebut ada masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan dengan persoalan masing-masing.
Karena itu, keberhasilan program seperti ini pada akhirnya tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Ukurannya jauh lebih sederhana: apakah masyarakat merasa lebih mudah mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan?
Anwar Hafid Mulai Ikut Dibicarakan
Perhatian terhadap BERANI kemudian ikut membawa nama Anwar Hafid ke pembicaraan yang lebih luas.
Ini menarik. Sebab seorang kepala daerah biasanya dikenal karena pembangunan fisik, investasi, atau konflik politik yang terjadi di daerahnya. Tetapi dalam kasus BERANI, perhatian justru banyak muncul dari program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Di sisi lain, peran dr. Reny Lamadjido juga tidak bisa dilepaskan.
Sebagai wakil gubernur, Reny menjadi bagian dari kepemimpinan yang menjalankan agenda pemerintahan bersama Anwar Hafid. Latar belakang dan keterlibatannya di bidang kesehatan juga membuat keberadaan Reny menjadi penting dalam pelaksanaan program BERANI Sehat.
Namun, karena Anwar Hafid merupakan gubernur sekaligus figur utama dalam pemerintahan Sulawesi Tengah, sorotan terhadap dirinya menjadi lebih besar.
Apalagi ketika program daerah mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat luar Sulteng.
Dari sini kemudian muncul pertanyaan yang lebih besar: apakah program seperti BERANI bisa menjadi contoh bagi daerah lain atau bahkan dikembangkan dalam skala nasional?
Bisa Menjadi Model Nasional?
Pertanyaan itu menarik, tetapi jawabannya tidak bisa buru-buru.
Indonesia memiliki kondisi daerah yang sangat berbeda. Kemampuan anggaran setiap provinsi tidak sama. Jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, persoalan pendidikan, hingga fasilitas kesehatan juga berbeda.
Artinya, program yang berhasil di Sulteng belum tentu bisa langsung diterapkan dengan cara yang sama di seluruh Indonesia.
Tetapi bukan berarti tidak ada yang bisa dipelajari.
Justru yang menarik dari BERANI adalah keberaniannya menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai persoalan yang harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Jika program tersebut benar-benar mampu membantu keluarga menyekolahkan anak dan membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan, maka pengalaman Sulteng layak menjadi bahan pembicaraan lebih luas.
Bukan karena siapa yang menjalankannya, tetapi karena apa yang dirasakan masyarakat setelah program itu berjalan.
Viral Bukan Ukuran Akhir
Meningkatnya perhatian terhadap Anwar Hafid juga perlu dilihat secara proporsional.
Media sosial bisa membuat sebuah program menjadi viral dalam waktu singkat. Pujian publik juga bisa datang dengan cepat. Tetapi popularitas tidak otomatis menjadi ukuran keberhasilan seorang kepala daerah.
Apalagi ketika mulai muncul pembicaraan tentang kemungkinan Anwar Hafid dibawa ke panggung politik nasional.
Itu merupakan bagian dari dinamika opini publik. Namun, penilaian terhadap seorang pemimpin tetap harus kembali kepada hal yang lebih konkret: rekam jejak, hasil kerja, konsistensi, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, BERANI bukan hanya cerita tentang Anwar Hafid dan dr. Reny Lamadjido.
Program ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah pemerintah daerah mencoba menjawab persoalan yang setiap hari dihadapi masyarakatnya.
Jika hasilnya memang dirasakan, perhatian dari luar Sulteng mungkin bukan sesuatu yang mengherankan.
Dan kalau suatu hari pengalaman tersebut benar-benar menginspirasi daerah lain, maka cerita itu menjadi lebih besar dari sekadar keberhasilan sebuah program daerah.
Sulteng mungkin sedang menunjukkan bahwa kebijakan yang dekat dengan kebutuhan rakyat tidak harus menunggu menjadi kebijakan nasional untuk lebih dulu mendapatkan perhatian Indonesia. (Rfi)
