Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memasuki September 2026. Permintaan itu disampaikan setelah Agustus menjadi periode puncak kekeringan yang turut diikuti meningkatnya kejadian karhutla di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah.
Anwar Hafid memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla dan Kekeringan di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (31/8/2026). Rakor tersebut diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah instansi terkait.
Dalam rapat tersebut, Anwar meminta penanganan karhutla dilakukan lebih masif dan terkoordinasi. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota serta aparat diminta memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas.
“Hari ini kita melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan mendesak bagi daerah kita Sulawesi Tengah, yaitu membahas langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar penanganan karhutla ini lebih masif lagi kita lakukan sehingga tidak meluas kerusakan yang ditimbulkan,” kata Anwar.
Gubernur mengatakan, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam menghadapi karhutla. Upaya yang sudah dilakukan di masing-masing daerah perlu disatukan agar penanganan di lapangan dapat berjalan lebih cepat.
Sebelum rakor digelar, Anwar mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah unsur Forkopimda, termasuk Pangdam, Kajati, dan Kapolda. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyusun langkah bersama menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
“Langkah-langkah yang sudah kita lakukan baik di tingkat kabupaten kota bisa lebih sinergi lagi sehingga kita bisa mengantisipasi dampak kerugian yang lebih besar yang terjadi akibat kebakaran hutan ini,” ujarnya.
Data BPBD Provinsi Sulawesi Tengah hingga 28 Agustus 2026 menunjukkan karhutla terjadi di sejumlah wilayah. Kota Palu menjadi salah satu daerah yang tercatat mengalami kebakaran, salah satunya di kawasan Poboya dengan luas sekitar satu hektare.
Sementara itu, Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu wilayah dengan kejadian karhutla cukup besar. Kebakaran terjadi di beberapa desa, dengan salah satu lokasi tercatat memiliki luas lahan terbakar sekitar 83 hektare.
Karhutla juga terjadi di Kabupaten Banggai, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, Poso, dan Buol. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena potensi kebakaran dapat meningkat ketika kondisi lahan dan lingkungan masih kering.
Anwar mengatakan perkembangan kejadian karhutla sebenarnya sempat meningkat pada awal tahun. Namun, jumlah kejadian kemudian menurun setelah dilakukan pemadaman dan penanganan bersama oleh pemerintah daerah serta aparat di lapangan.
Meski demikian, pemerintah tidak ingin penurunan kasus tersebut membuat kewaspadaan berkurang. Sebab, perkembangan karhutla berkaitan erat dengan kondisi kekeringan yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah.
Menurut Anwar, grafik kekeringan menunjukkan Agustus menjadi periode puncak. Pada waktu yang sama, kejadian kebakaran hutan dan lahan juga meningkat.
“Ini tentu seiring dengan grafik terjadinya kekeringan. Jadi juga kekeringan ini memuncak, di puncaknya itu adalah Agustus. Dan ini korelasinya sangat kuat antara kekeringan seiring dengan kebakaran yang terjadi,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat September menjadi periode yang perlu mendapat perhatian. Anwar tidak ingin peningkatan karhutla pada Agustus kembali terjadi atau bahkan meningkat pada bulan berikutnya.
“Kita khawatir jangan sampai Agustus ke September ini akan terjadi lonjakan,” tegasnya.
Hujan yang mulai turun di sejumlah wilayah juga belum membuat pemerintah mengurangi kewaspadaan. Anwar meminta penanganan tetap berjalan karena beberapa daerah masih menghadapi kondisi kering.
“Kita tetap harus waspada kalau sampai kekeringan ini terus masih berlangsung begitu lama,” katanya.
Bagi pemerintah daerah, pencegahan menjadi langkah yang harus berjalan bersamaan dengan penanganan kebakaran. Pemantauan wilayah rawan, kesiapan personel, serta koordinasi antara pemerintah dan aparat di lapangan menjadi bagian dari upaya mencegah kebakaran meluas.
Rakor tersebut kemudian dilanjutkan dengan arahan dan paparan dari unsur terkait, termasuk Pangdam. Pertemuan ini menjadi forum untuk menyatukan langkah penanganan karhutla dan kekeringan di Sulawesi Tengah.
Sejumlah pejabat hadir dalam rakor, antara lain Danrem 132/Tadulako, perwakilan Danlanal, Bupati Sigi, Wakil Bupati Poso, Wakil Bupati Banggai Laut, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Sekretaris Kabupaten Morowali Utara, perwakilan Bupati Donggala, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap koordinasi tersebut dapat mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah kebakaran meluas. Kewaspadaan terutama diarahkan ke wilayah yang masih mengalami kekeringan, mengingat kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan meningkatnya risiko kebakaran.
Memasuki September, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait diminta tetap siap menghadapi kemungkinan peningkatan karhutla. Langkah cepat di lapangan diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan mengurangi dampak kebakaran terhadap masyarakat di Sulawesi Tengah. ***
