Di tengah tren sejumlah negara yang mulai melonggarkan batas defisit fiskal demi menjaga ekonomi tetap bergerak, pemerintah Indonesia justru memilih jalur berbeda. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmennya menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5 persen.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut kombinasi disiplin fiskal dan pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi modal penting Indonesia menghadapi tekanan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Pernyataan itu disampaikan dalam Seminar ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, Senin (25/5).
Di saat banyak negara mengalami tekanan fiskal akibat lonjakan utang dan pelebaran defisit pascapandemi, Indonesia justru berupaya mempertahankan kredibilitas APBN melalui kebijakan anggaran yang adaptif. Strategi itu dinilai menjadi pembeda, terutama ketika banyak negara mencatat defisit tinggi namun pertumbuhan ekonominya tetap melambat.
“Anda bisa melihat banyak negara lain di luar sana, mereka tidak lagi mematuhi defisit fiskal di bawah 3 persen, namun mereka mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Jadi saya sangat berharap kombinasi ini menunjukkan kekuatan Indonesia,” ujar Suahasil.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin pertumbuhan ekonomi dicapai dengan cara memperlebar ruang utang secara agresif. Sebaliknya, pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara ekspansi ekonomi dan kesehatan fiskal jangka panjang.
Dalam paparannya, Suahasil menjelaskan bahwa ketahanan APBN 2025 diuji sejak awal tahun ketika Presiden Prabowo Subianto meminta dilakukan evaluasi besar terhadap efisiensi belanja negara. Arahan itu ditindaklanjuti Kemenkeu dengan memangkas anggaran hampir 9 persen di berbagai lini birokrasi.
Langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga hampir Rp170 triliun. Menariknya, efisiensi dilakukan tanpa mengganggu operasional pemerintahan maupun program prioritas nasional. Pemerintah menilai penataan ulang belanja negara justru membuka ruang fiskal yang lebih sehat dan produktif.
Kebijakan efisiensi ini juga menunjukkan perubahan pendekatan pengelolaan APBN. Jika sebelumnya belanja negara cenderung tersebar di banyak sektor dengan efektivitas yang belum optimal, kini pemerintah mulai menata ulang prioritas agar anggaran lebih fokus pada program yang berdampak langsung terhadap produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
