Di tengah tren sejumlah negara yang mulai melonggarkan batas defisit fiskal demi menjaga ekonomi tetap bergerak, pemerintah Indonesia justru memilih jalur berbeda. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmennya menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5 persen.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut kombinasi disiplin fiskal dan pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi modal penting Indonesia menghadapi tekanan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Pernyataan itu disampaikan dalam Seminar ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, Senin (25/5).

Di saat banyak negara mengalami tekanan fiskal akibat lonjakan utang dan pelebaran defisit pascapandemi, Indonesia justru berupaya mempertahankan kredibilitas APBN melalui kebijakan anggaran yang adaptif. Strategi itu dinilai menjadi pembeda, terutama ketika banyak negara mencatat defisit tinggi namun pertumbuhan ekonominya tetap melambat.

“Anda bisa melihat banyak negara lain di luar sana, mereka tidak lagi mematuhi defisit fiskal di bawah 3 persen, namun mereka mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Jadi saya sangat berharap kombinasi ini menunjukkan kekuatan Indonesia,” ujar Suahasil.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin pertumbuhan ekonomi dicapai dengan cara memperlebar ruang utang secara agresif. Sebaliknya, pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara ekspansi ekonomi dan kesehatan fiskal jangka panjang.

Dalam paparannya, Suahasil menjelaskan bahwa ketahanan APBN 2025 diuji sejak awal tahun ketika Presiden Prabowo Subianto meminta dilakukan evaluasi besar terhadap efisiensi belanja negara. Arahan itu ditindaklanjuti Kemenkeu dengan memangkas anggaran hampir 9 persen di berbagai lini birokrasi.

Langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga hampir Rp170 triliun. Menariknya, efisiensi dilakukan tanpa mengganggu operasional pemerintahan maupun program prioritas nasional. Pemerintah menilai penataan ulang belanja negara justru membuka ruang fiskal yang lebih sehat dan produktif.

Kebijakan efisiensi ini juga menunjukkan perubahan pendekatan pengelolaan APBN. Jika sebelumnya belanja negara cenderung tersebar di banyak sektor dengan efektivitas yang belum optimal, kini pemerintah mulai menata ulang prioritas agar anggaran lebih fokus pada program yang berdampak langsung terhadap produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Meski melakukan penghematan besar, pemerintah mengklaim ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh kuat. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi nasional berada di level 5,11 persen. Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menunjukkan bahwa disiplin fiskal tidak selalu identik dengan perlambatan ekonomi.

Kemenkeu kini menargetkan defisit APBN tetap terkendali dalam beberapa tahun ke depan. Untuk 2026, pemerintah mengelola defisit di kisaran 2 persen terhadap PDB. Sementara dalam rancangan APBN 2027, defisit dipatok antara 1,8 persen hingga 2,4 persen sesuai arahan Presiden kepada DPR.

Langkah menjaga defisit tetap rendah juga berkaitan erat dengan upaya mempertahankan kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi nasional. Dalam situasi global yang masih dibayangi suku bunga tinggi, konflik geopolitik, dan perlambatan perdagangan dunia, negara dengan disiplin fiskal dinilai memiliki daya tahan lebih kuat terhadap gejolak eksternal.

Selain menjaga stabilitas APBN, pemerintah juga mulai mengubah arah pemanfaatan kapasitas fiskal untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo. Fokus belanja negara ke depan diarahkan pada peningkatan produktivitas nasional, terutama melalui pembangunan infrastruktur dan penguatan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah menilai dua sektor tersebut menjadi fondasi utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi, sementara investasi pada SDM diarahkan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah perubahan ekonomi global.

Di sisi lain, Kemenkeu juga mulai menegaskan transformasi peran APBN. Pemerintah ingin anggaran negara lebih difokuskan pada layanan publik dan perlindungan sosial. Sementara pembiayaan investasi strategis yang sebelumnya banyak ditanggung APBN akan mulai dialihkan melalui pengelolaan Danantara.

Skema ini menunjukkan adanya reposisi fungsi APBN agar tidak seluruh kebutuhan investasi bergantung pada belanja negara. Pemerintah ingin ruang fiskal lebih sehat sehingga APBN tetap mampu menjadi bantalan sosial ketika terjadi tekanan ekonomi, tanpa harus terbebani proyek investasi jangka panjang dalam jumlah besar.

Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi besar pemerintah menjaga kesinambungan fiskal di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Dengan ruang anggaran yang lebih terukur, pemerintah berharap target pertumbuhan tinggi tetap dapat dicapai tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara.

Pilihan Indonesia mempertahankan defisit di bawah 3 persen juga menjadi pesan kuat bahwa pemerintah masih menempatkan kehati-hatian fiskal sebagai fondasi utama kebijakan ekonomi. Di tengah banyak negara yang mulai melonggarkan disiplin anggaran demi memacu pertumbuhan, Indonesia mencoba membangun narasi berbeda: pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga tanpa harus membuka keran defisit terlalu lebar. (Red)