Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan memasuki fase evaluasi dan pembenahan pada tahun 2026. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik, Nanik S. Deyang, memastikan program tersebut tetap berjalan, namun dengan fokus yang lebih kuat pada ketepatan sasaran, kualitas layanan, dan efisiensi penggunaan anggaran.

Pernyataan itu disampaikan Nanik usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). Menurutnya, pemerintah ingin memastikan bantuan gizi benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara maksimal.

Salah satu langkah yang akan dilakukan BGN adalah meninjau kembali data penerima manfaat. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh penerima saat ini memang membutuhkan intervensi gizi atau perlu dilakukan penyesuaian.

Nanik mengatakan program MBG harus lebih terarah kepada anak-anak dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan gizi. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan pemerintah dapat digunakan secara lebih efektif.

“Jadi kita akan arahkan benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang membutuhkan intervensi gizi. Ini akan kami fokuskan kembali sehingga dapat diketahui apakah jumlah penerima yang ada saat ini memang seluruhnya membutuhkan atau perlu dilakukan penyesuaian,” ujar Nanik melansir laman Infopublik.

Selain penerima manfaat, BGN juga akan mengevaluasi keberadaan dapur MBG yang telah beroperasi di berbagai daerah. Untuk sementara waktu, pemerintah akan melakukan moratorium sambil mengkaji kebutuhan dapur yang ada.

Kajian tersebut dilakukan untuk melihat apakah kapasitas dapur sudah sesuai dengan jumlah penerima manfaat di setiap wilayah. Pemerintah ingin memastikan tidak ada fasilitas yang berlebihan maupun kekurangan layanan di daerah tertentu.

“Kita tata apakah dapur ini memang diperlukan untuk melayani penerima manfaat yang ada atau justru kapasitasnya berlebihan,” katanya.

Di tengah upaya efisiensi anggaran negara, Nanik menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan bukan berarti mengurangi tujuan utama program. Pemerintah tetap berkomitmen memenuhi kebutuhan gizi masyarakat melalui MBG.

“Kami fokus pada efisiensi anggaran agar tidak membebani anggaran negara saat ini, tetapi tanpa mengubah target pemberian gizi kepada masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya soal jumlah penerima dan fasilitas pendukung, BGN juga akan memberi perhatian lebih pada kualitas pelaksanaan program. Tahun 2026, pemerintah ingin memastikan setiap dapur MBG menjalankan operasional sesuai standar dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Menurut Nanik, selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada perluasan cakupan program. Ke depan, kualitas makanan, pengelolaan dapur, hingga standar pelayanan juga akan menjadi bagian penting yang diawasi.

“Kami juga sudah menyampaikan kepada Presiden bahwa pada tahun 2026 fokus kami bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas. Karena itu kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang ada saat ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis atau belum,” katanya.

Sementara itu, untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN akan membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak. Dukungan dari BUMN, perusahaan swasta, hingga mitra pembangunan dinilai dapat membantu memperluas layanan program di wilayah yang masih sulit dijangkau.

Skema kerja sama tersebut dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah, maupun bentuk dukungan lainnya yang memungkinkan pembangunan fasilitas dan layanan gizi di daerah.

“Untuk wilayah-wilayah yang belum terjangkau investor, kami akan mencoba membangun kerja sama, baik melalui CSR BUMN, hibah, maupun dukungan dari perusahaan yang berinvestasi di daerah tersebut,” ujar Nanik.

Melalui evaluasi dan penataan ulang yang dilakukan tahun depan, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjangkau lebih banyak masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih tepat dan berkelanjutan bagi peningkatan kualitas gizi nasional. (Red)