Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperkuat konektivitas antarwilayah mulai terlihat nyata. Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didampingi Ketua TP-PKK Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, secara resmi memulai pembangunan dan rekonstruksi jalan serta jembatan senilai Rp604,8 miliar melalui Program Berani Lancar. Groundbreaking proyek tersebut dipusatkan di Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Minggu (7/6/2026).
Bagi masyarakat Sulawesi Tengah, pembangunan infrastruktur bukan hanya soal jalan yang mulus atau jembatan yang kokoh. Di banyak wilayah, akses jalan menjadi penentu utama kelancaran aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga distribusi hasil pertanian dan perkebunan. Karena itu, dimulainya Program Berani Lancar dipandang sebagai langkah strategis untuk menjawab kebutuhan yang selama ini masih dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Nilai proyek yang mencapai Rp604,8 miliar menunjukkan besarnya perhatian pemerintah provinsi terhadap pembangunan konektivitas wilayah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mengerjakan 24 paket pekerjaan jalan dan jembatan yang tersebar di sejumlah kabupaten, mulai dari Sigi, Tolitoli, Morowali Utara, Poso, Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Parigi Moutong, Morowali, Tojo Una-Una hingga Donggala.
Sejumlah ruas jalan yang selama ini memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat masuk dalam daftar prioritas. Di Kabupaten Sigi misalnya, ruas Palu–Kulawi kembali menjadi perhatian pemerintah karena menjadi jalur vital bagi aktivitas warga dan distribusi hasil produksi. Sementara di wilayah lain, pembangunan juga menyasar ruas Simpang Lampasio–Muliasari di Tolitoli, Pape–Tomata dan Beteleme–Nuha di Morowali Utara, hingga Tonusu–Meko dan Meko–Pendolo di Kabupaten Poso.
Tidak hanya berfokus pada jalan provinsi, program ini juga mencakup pembangunan dan rehabilitasi jalan desa, pembukaan akses baru antarkawasan, serta pembangunan dan penggantian jembatan yang menjadi penghubung utama masyarakat di berbagai wilayah.
Anwar Hafid menegaskan, pembangunan yang dilakukan pemerintah bukanlah upaya mencari popularitas atau pencitraan politik. Menurutnya, pembangunan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat yang telah memberikan amanah untuk memimpin daerah.
“Ini bukan soal popularitas, bukan mencari simpati, dan bukan untuk dipuji. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang nyata,” kata Anwar Hafid.
