Pemprov Gelontorkan Rp604,8 Miliar, Jalan Rusak di Sulteng Siap Disikat
Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperkuat konektivitas antarwilayah mulai terlihat nyata. Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didampingi Ketua TP-PKK Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, secara resmi memulai pembangunan dan rekonstruksi jalan serta jembatan senilai Rp604,8 miliar melalui Program Berani Lancar. Groundbreaking proyek tersebut dipusatkan di Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Minggu (7/6/2026).
Bagi masyarakat Sulawesi Tengah, pembangunan infrastruktur bukan hanya soal jalan yang mulus atau jembatan yang kokoh. Di banyak wilayah, akses jalan menjadi penentu utama kelancaran aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga distribusi hasil pertanian dan perkebunan. Karena itu, dimulainya Program Berani Lancar dipandang sebagai langkah strategis untuk menjawab kebutuhan yang selama ini masih dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Nilai proyek yang mencapai Rp604,8 miliar menunjukkan besarnya perhatian pemerintah provinsi terhadap pembangunan konektivitas wilayah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mengerjakan 24 paket pekerjaan jalan dan jembatan yang tersebar di sejumlah kabupaten, mulai dari Sigi, Tolitoli, Morowali Utara, Poso, Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Parigi Moutong, Morowali, Tojo Una-Una hingga Donggala.
Sejumlah ruas jalan yang selama ini memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat masuk dalam daftar prioritas. Di Kabupaten Sigi misalnya, ruas Palu–Kulawi kembali menjadi perhatian pemerintah karena menjadi jalur vital bagi aktivitas warga dan distribusi hasil produksi. Sementara di wilayah lain, pembangunan juga menyasar ruas Simpang Lampasio–Muliasari di Tolitoli, Pape–Tomata dan Beteleme–Nuha di Morowali Utara, hingga Tonusu–Meko dan Meko–Pendolo di Kabupaten Poso.
Tidak hanya berfokus pada jalan provinsi, program ini juga mencakup pembangunan dan rehabilitasi jalan desa, pembukaan akses baru antarkawasan, serta pembangunan dan penggantian jembatan yang menjadi penghubung utama masyarakat di berbagai wilayah.
Anwar Hafid menegaskan, pembangunan yang dilakukan pemerintah bukanlah upaya mencari popularitas atau pencitraan politik. Menurutnya, pembangunan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat yang telah memberikan amanah untuk memimpin daerah.
“Ini bukan soal popularitas, bukan mencari simpati, dan bukan untuk dipuji. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang nyata,” kata Anwar Hafid.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi daerah, pembangunan infrastruktur tetap ditempatkan sebagai prioritas karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan masyarakat.
Anwar Hafid mengungkapkan, pembangunan ini dilaksanakan dalam kondisi fiskal yang tidak mudah. APBD Provinsi Sulawesi Tengah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5,7 triliun kini mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp4,3 triliun. Meski demikian, pemerintah provinsi memilih melakukan efisiensi pada sejumlah pengeluaran operasional agar program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan.
“Kami kurangi perjalanan dinas, kami kurangi berbagai pengeluaran operasional. Tapi pembangunan untuk rakyat tidak boleh berhenti. Jalan harus tetap dibangun, masyarakat harus tetap dilayani,” ujarnya.
Dari sisi pembangunan daerah, langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kebutuhan pembangunan. Infrastruktur masih dianggap sebagai salah satu sektor yang mampu memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.
Menurut Anwar Hafid, keberadaan jalan yang baik tidak hanya mempermudah perjalanan masyarakat. Infrastruktur yang memadai juga berperan dalam mempercepat distribusi barang, memperlancar akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
“Kalau ada jalan provinsi yang rusak, itu tanggung jawab gubernur. Karena itu saya tidak mau di akhir masa jabatan nanti masih ada jalan provinsi yang berlubang dan tidak layak digunakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan program tersebut, dukungan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu faktor penting. Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang memberikan persetujuan terhadap program pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah.
Ia juga memberikan penghargaan kepada para kepala daerah yang aktif memperjuangkan pembangunan di wilayah masing-masing. Salah satunya Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, yang dinilai konsisten mengawal pembangunan ruas Palu–Kulawi karena memahami kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang lebih baik.
Sementara itu, Mohamad Rizal Intjenae menyebut, pembangunan jalan dan jembatan yang masuk dalam Program Berani Lancar akan memberikan dampak besar bagi masyarakat. Menurutnya, infrastruktur yang baik akan mempercepat pergerakan ekonomi sekaligus membuka peluang baru bagi perkembangan daerah.
“Di tengah efisiensi anggaran, kami sangat mengapresiasi komitmen Bapak Gubernur Anwar Hafid yang tetap menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas. Jalan yang baik bukan hanya mempermudah akses masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi, memperlancar distribusi hasil produksi, dan mempercepat kemajuan daerah. Masyarakat Sigi tentu merasakan langsung manfaat dari pembangunan ini,” ujarnya.
Hal lain yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan proyek ini adalah aspek pengawasan. Anwar Hafid secara terbuka mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pekerjaan di lapangan. Menurutnya, karena proyek tersebut menggunakan uang rakyat, maka masyarakat memiliki hak untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Kalau ada pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, volumenya kurang, campurannya tidak bagus, laporkan. Itu uang rakyat, sehingga rakyat juga berhak mengawasi,” katanya.
Melalui Program Berani Lancar, Pemerintah Sulawesi Tengah menargetkan peningkatan kualitas jalan provinsi, penurunan biaya logistik, percepatan distribusi komoditas unggulan daerah, pembukaan akses kawasan terpencil, serta penguatan konektivitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih merata. Program ini sekaligus menjadi salah satu fondasi pembangunan jangka panjang yang diharapkan mampu memperkuat daya saing Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun mendatang.
“Kami mungkin tidak bisa memuaskan semua orang. Tetapi kami akan memastikan pembangunan ini dirasakan oleh rakyat. Itu yang menjadi tanggung jawab kami,” tutup Anwar Hafid. (Red)


