Realisasi belanja pemerintah pusat pada Semester I 2026 mengalami kenaikan signifikan. Hingga akhir Juni 2026, pemerintah telah membelanjakan Rp1.298,6 triliun atau meningkat 29,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi global yang masih penuh tantangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan peningkatan belanja pemerintah menjadi salah satu langkah untuk memperkuat aktivitas ekonomi pada paruh pertama tahun ini. Hal itu disampaikan saat rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (7/7).

Menurut Purbaya, belanja negara difokuskan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Di antaranya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, bantuan iuran Jaminan Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Baca Juga:Wagub Sulteng Tegur OPD, Realisasi Dana Dekonsentrasi APBN 2026 Baru 25 Persen

Selain itu, anggaran juga digunakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam pembayaran gaji aparatur negara, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.

“Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun 2026 ini menjadi katalisator untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di semester pertama tahun 2026,” kata Purbaya.

Tak hanya belanja pemerintah pusat, penyaluran transfer ke daerah juga menunjukkan kinerja yang baik. Hingga Semester I 2026, transfer ke daerah telah mencapai Rp357,4 triliun atau sekitar 51,6 persen dari pagu APBN. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Baca Juga:Pemerintah Suntik Rp400 Triliun ke Himbara untuk Dorong Pertumbuhan Kredit

Pemerintah berharap percepatan penyaluran anggaran ke daerah dapat mempercepat pembangunan serta mendorong pelayanan publik agar semakin optimal. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga terus diperkuat supaya penggunaan anggaran lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di sisi lain, kondisi APBN hingga akhir Juni 2026 tetap terjaga. Pendapatan negara mencatat pertumbuhan positif berkat meningkatnya penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Secara keseluruhan, capaian semester I menunjukkan bahwa momentum penerimaan negara berada pada jalur yang positif,” ujar Purbaya.

Pemerintah juga mempertahankan fungsi APBN sebagai penyangga ekonomi atau shock absorber. Salah satu kebijakan yang terus dijalankan adalah menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar daya beli masyarakat tetap terpelihara.

Meski belanja negara meningkat, pemerintah memastikan kondisi fiskal masih terkendali. Hingga akhir Semester I 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp734,3 triliun atau setara 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Purbaya menegaskan pemerintah akan terus menjaga kesehatan APBN dengan meningkatkan kualitas belanja negara dan mengoptimalkan penerimaan tanpa menaikkan tarif pajak.

“APBN 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan akuntabel,” tutupnya. ***