Pemerintah menyiapkan RAPBN 2027 dengan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif untuk menjaga perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pengalaman menghadapi dinamika global sepanjang 2026 menjadi bekal pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan nasional.
Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam Konferensi Pers RAPBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8). Pemerintah menilai ekonomi Indonesia memiliki fondasi yang cukup untuk tetap tumbuh pada 2027, meskipun situasi ekonomi dunia masih menghadapi berbagai perubahan.
“Untuk tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dengan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah,” ujar Purbaya.
Salah satu strategi yang disiapkan pemerintah adalah menjaga APBN tetap memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi. Dalam RAPBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426,0 triliun, naik 6,8 persen dibandingkan outlook 2026.
Di saat yang sama, belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun. Dengan postur tersebut, defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,40 persen terhadap PDB.
Angka ini menunjukkan pemerintah masih memberikan ruang bagi APBN untuk mendorong perekonomian. Namun, ekspansi fiskal tersebut tetap dirancang dengan batas yang terukur agar kesehatan keuangan negara tetap terjaga.
“Fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian,” kata Purbaya.
Dari sisi penerimaan, pemerintah memperkirakan penerimaan perpajakan mencapai Rp2.908 triliun. Sementara PNBP ditargetkan sebesar Rp517,4 triliun dan hibah Rp0,7 triliun.
Peningkatan pendapatan negara menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kapasitas fiskal. Dengan penerimaan yang lebih kuat, pemerintah memiliki ruang untuk membiayai program prioritas sekaligus menjaga kesinambungan APBN.
Namun, perhatian utama dalam RAPBN 2027 berada pada bagaimana anggaran tersebut dibelanjakan. Pemerintah mengarahkan belanja negara pada program yang dianggap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat sumber daya manusia, dan mempertahankan daya beli masyarakat.
Total belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun tersebut terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.362,2 triliun dan transfer ke daerah Rp735,0 triliun. Secara keseluruhan, belanja negara tumbuh 3,9 persen dibandingkan outlook 2026.
