Pemerintah menyiapkan RAPBN 2027 dengan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif untuk menjaga perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pengalaman menghadapi dinamika global sepanjang 2026 menjadi bekal pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan nasional.
Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam Konferensi Pers RAPBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8). Pemerintah menilai ekonomi Indonesia memiliki fondasi yang cukup untuk tetap tumbuh pada 2027, meskipun situasi ekonomi dunia masih menghadapi berbagai perubahan.
“Untuk tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dengan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah,” ujar Purbaya.
Salah satu strategi yang disiapkan pemerintah adalah menjaga APBN tetap memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi. Dalam RAPBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426,0 triliun, naik 6,8 persen dibandingkan outlook 2026.
Di saat yang sama, belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun. Dengan postur tersebut, defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,40 persen terhadap PDB.
Angka ini menunjukkan pemerintah masih memberikan ruang bagi APBN untuk mendorong perekonomian. Namun, ekspansi fiskal tersebut tetap dirancang dengan batas yang terukur agar kesehatan keuangan negara tetap terjaga.
“Fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian,” kata Purbaya.
Dari sisi penerimaan, pemerintah memperkirakan penerimaan perpajakan mencapai Rp2.908 triliun. Sementara PNBP ditargetkan sebesar Rp517,4 triliun dan hibah Rp0,7 triliun.
Peningkatan pendapatan negara menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kapasitas fiskal. Dengan penerimaan yang lebih kuat, pemerintah memiliki ruang untuk membiayai program prioritas sekaligus menjaga kesinambungan APBN.
Namun, perhatian utama dalam RAPBN 2027 berada pada bagaimana anggaran tersebut dibelanjakan. Pemerintah mengarahkan belanja negara pada program yang dianggap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat sumber daya manusia, dan mempertahankan daya beli masyarakat.
Total belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun tersebut terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.362,2 triliun dan transfer ke daerah Rp735,0 triliun. Secara keseluruhan, belanja negara tumbuh 3,9 persen dibandingkan outlook 2026.
Arah belanja RAPBN 2027 mengikuti delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Pemerintah memfokuskan anggaran pada kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.
Bagi masyarakat, fokus tersebut menjadi bagian yang menarik untuk diperhatikan karena sebagian besar berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Pemerintah tidak hanya menyiapkan anggaran untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengalokasikan dana untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, dan pembangunan.
Sektor pendidikan mendapat alokasi Rp820,9 triliun. Anggaran ini antara lain digunakan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 22,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa.
Dana pendidikan juga diarahkan untuk pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat serta peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan alokasi tersebut, pendidikan menjadi salah satu sektor dengan dukungan anggaran terbesar dalam RAPBN 2027.
Perlindungan sosial juga mendapat tambahan ruang. Pemerintah mengalokasikan Rp549,9 triliun untuk program perlindungan sosial, tumbuh sekitar 10 persen dibandingkan 2026.
Anggaran tersebut digunakan untuk membantu masyarakat menghadapi risiko sosial, menjaga daya beli, meningkatkan kemampuan ekonomi kelompok miskin dan rentan, serta mempercepat penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Sementara itu, anggaran kesehatan disiapkan sebesar Rp244,9 triliun. Untuk ketahanan pangan, pemerintah mengalokasikan Rp195,3 triliun.
Jika dilihat dari posturnya, RAPBN 2027 mencoba mengambil posisi di tengah. Pemerintah masih ingin memberikan stimulus melalui belanja negara, tetapi pada saat yang sama tetap menjaga defisit pada level 2,40 persen terhadap PDB.
Tantangan berikutnya adalah memastikan anggaran tersebut benar-benar menghasilkan dampak bagi masyarakat. Besarnya anggaran tidak otomatis membuat pertumbuhan ekonomi meningkat atau kesejahteraan membaik apabila pelaksanaannya tidak tepat sasaran.
Karena itu, kualitas belanja akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan RAPBN 2027. Pemerintah perlu memastikan program prioritas berjalan sesuai target, sementara anggaran perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Purbaya mengatakan pengalaman pemerintah menghadapi kondisi global selama 2026 akan menjadi bekal dalam menjalankan kebijakan fiskal 2027. Dengan kondisi ekonomi dunia yang masih dinamis, pemerintah akan menggunakan APBN sebagai salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas sekaligus memberikan dorongan terhadap perekonomian nasional.
Pada akhirnya, RAPBN 2027 tidak hanya berbicara mengenai angka pendapatan dan belanja negara. Di balik defisit 2,40 persen dan belanja Rp4.097,2 triliun, pemerintah sedang mencoba menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong ekonomi dan tuntutan untuk mempertahankan kesehatan fiskal.
Pemerintah pun berkomitmen menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Pelaksanaan anggaran pada 2027 akan menjadi ujian berikutnya untuk melihat seberapa efektif kebijakan fiskal mampu menghadapi gejolak global sekaligus memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat. ***
