Arah belanja RAPBN 2027 mengikuti delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Pemerintah memfokuskan anggaran pada kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.
Bagi masyarakat, fokus tersebut menjadi bagian yang menarik untuk diperhatikan karena sebagian besar berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Pemerintah tidak hanya menyiapkan anggaran untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengalokasikan dana untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, dan pembangunan.
Sektor pendidikan mendapat alokasi Rp820,9 triliun. Anggaran ini antara lain digunakan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 22,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa.
Dana pendidikan juga diarahkan untuk pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat serta peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan alokasi tersebut, pendidikan menjadi salah satu sektor dengan dukungan anggaran terbesar dalam RAPBN 2027.
Perlindungan sosial juga mendapat tambahan ruang. Pemerintah mengalokasikan Rp549,9 triliun untuk program perlindungan sosial, tumbuh sekitar 10 persen dibandingkan 2026.
Anggaran tersebut digunakan untuk membantu masyarakat menghadapi risiko sosial, menjaga daya beli, meningkatkan kemampuan ekonomi kelompok miskin dan rentan, serta mempercepat penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Sementara itu, anggaran kesehatan disiapkan sebesar Rp244,9 triliun. Untuk ketahanan pangan, pemerintah mengalokasikan Rp195,3 triliun.
Jika dilihat dari posturnya, RAPBN 2027 mencoba mengambil posisi di tengah. Pemerintah masih ingin memberikan stimulus melalui belanja negara, tetapi pada saat yang sama tetap menjaga defisit pada level 2,40 persen terhadap PDB.
Tantangan berikutnya adalah memastikan anggaran tersebut benar-benar menghasilkan dampak bagi masyarakat. Besarnya anggaran tidak otomatis membuat pertumbuhan ekonomi meningkat atau kesejahteraan membaik apabila pelaksanaannya tidak tepat sasaran.
Karena itu, kualitas belanja akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan RAPBN 2027. Pemerintah perlu memastikan program prioritas berjalan sesuai target, sementara anggaran perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Purbaya mengatakan pengalaman pemerintah menghadapi kondisi global selama 2026 akan menjadi bekal dalam menjalankan kebijakan fiskal 2027. Dengan kondisi ekonomi dunia yang masih dinamis, pemerintah akan menggunakan APBN sebagai salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas sekaligus memberikan dorongan terhadap perekonomian nasional.
