Dengan kondisi tersebut, DPRD menilai verifikasi terhadap seluruh data kepegawaian menjadi langkah yang perlu segera dituntaskan. Kejelasan mengenai jumlah PPPK yang sah dan sesuai aturan dinilai akan membantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan anggaran yang lebih terukur pada tahun-tahun mendatang.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Palu lainnya, Erman Lakuana, mengungkapkan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung di Inspektorat Kota Palu. Ia mengaku telah meminta informasi terbaru mengenai perkembangan audit yang sedang dilakukan.
Berdasarkan penjelasan yang diterimanya, Inspektorat masih menyelesaikan proses audit dan belum mengeluarkan laporan akhir. Hasil pemeriksaan tersebut diperkirakan dapat dirampungkan dalam waktu dekat.
“Kemarin saya sudah tanyakan hal ini kepada Inspektorat, dan katanya proses auditnya masih terus berlangsung. Mungkin akhir bulan ini ada finalisasinya,” ungkap Erman.
Menurut Erman, hasil audit nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah maupun DPRD untuk menentukan langkah selanjutnya. Karena itu, seluruh pihak diminta menunggu kesimpulan resmi agar tidak muncul spekulasi yang dapat menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Ia juga menyebut bahwa berdasarkan data yang diperolehnya, dugaan PPPK siluman paling banyak ditemukan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palu. Meski demikian, informasi tersebut masih perlu diverifikasi melalui hasil audit yang tengah dilakukan oleh Inspektorat.
Pemeriksaan yang sedang berjalan diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sebenarnya. Selain mengidentifikasi jumlah pegawai yang diduga bermasalah, audit juga diharapkan dapat menjelaskan proses administrasi yang melatarbelakangi munculnya dugaan tersebut.
Rapat paripurna DPRD Kota Palu yang membahas persoalan ini dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Palu, Muhlis U Aca. Hadir pula Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu Eka Komalasari bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah.
DPRD berharap hasil audit dapat segera disampaikan secara resmi sehingga polemik yang berkembang selama ini memperoleh kepastian. Selain memberikan kejelasan terkait dugaan PPPK siluman, hasil pemeriksaan tersebut juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola kepegawaian dan menjaga keseimbangan anggaran daerah. (Red)
