Warga dari tiga desa di Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, kembali mengadukan konflik agraria yang mereka alami dengan perusahaan sawit PT Citra Agro Lestari (PT CAS) ke Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah. Pengaduan tersebut disampaikan secara langsung oleh delegasi warga Desa Boba, Uweruru, dan Opo yang diterima resmi di Sekretariat Satgas PKA pada Kamis, 29 Januari 2026.
Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan kesaksian mengenai dampak aktivitas perusahaan terhadap ruang hidup, keamanan, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat. Salah satu kesaksian datang dari Njoko, tetua adat komunitas Tau Taa Wana di Desa Boba. Karena tidak berbahasa Indonesia, kesaksiannya disampaikan melalui penerjemah, Nasrun Mbau.
Nasrun menjelaskan, sejak kehadiran PT CAS, komunitas adat Tau Taa Wana hidup dalam rasa takut akibat tekanan dan intimidasi. Situasi tersebut bahkan memaksa sejumlah anggota keluarga meninggalkan rumah dan berpencar masuk ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Berdasarkan pendataan warga, sedikitnya 30 kepala keluarga (KK) komunitas Tau Taa Wana telah mengalami penggusuran, dengan luas lahan terdampak mencapai sekitar 100 hektar.
“Warga adat merasa tidak lagi aman tinggal di wilayahnya sendiri. Tekanan yang terjadi membuat sebagian keluarga memilih mengungsi ke hutan,” ujar Nasrun Mbau saat menyampaikan kesaksian Njoko dalam forum tersebut.
Kesaksian lain disampaikan oleh Burhan Hasan, warga Desa Uweruru. Ia menceritakan bahwa sebelum perusahaan masuk, kondisi desa berjalan normal dan kondusif. Warga mengelola lahan warisan leluhur secara turun-temurun dengan menanam berbagai komoditas, seperti kopi, durian, wijen, dan kakao, yang menjadi sumber utama penghidupan mereka.
Menurut Burhan, konflik mulai muncul ketika PT CAS masuk ke wilayah tersebut pada masa kepemimpinan mendiang Bupati Morowali Utara, Aptripel Tumimomor. Perusahaan disebut masuk dari arah Desa Boba menuju Desa Uweruru tanpa pemberitahuan kepada pemerintah desa maupun masyarakat setempat. Aktivitas pembukaan lahan hingga penanaman dilakukan secara langsung di atas lahan yang selama ini dikelola warga.
“Sejak itu, gejolak tidak pernah berhenti. Ada sekitar 140 KK di Desa Uweruru yang memegang Sertifikat Hak Milik (SHM), tetapi mereka tidak berdaya menghadapi tindakan perusahaan,” kata Burhan Hasan di hadapan Satgas PKA.
