Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tengah bersama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menggelar rapat koordinasi untuk membahas sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan penanganan cepat, terpadu, dan lintas sektor. Rapat tersebut berlangsung di Makodam XXIII/Palaka Wira, Kamis (29/01/2026), dan dihadiri lengkap oleh unsur Forkopimda tanpa perwakilan.
Hadir dalam rapat itu Panglima Kodam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol. Endi Sutendi, serta jajaran pimpinan daerah lainnya. Rapat ini menjadi wadah konsolidasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan langkah strategis menghadapi dinamika daerah yang terus berkembang.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan, kesamaan langkah dan soliditas Forkopimda merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas daerah. Ia menyampaikan bahwa tantangan di Sulawesi Tengah tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga mencakup persoalan sosial, ekonomi, lingkungan, hingga penegakan hukum yang memerlukan kerja sama berkelanjutan.
“Kami forkopimda lengkap dan semua hadir tanpa diwakili baru selesai melakukan rapat rutin bulanan,” kata Anwar Hafid dalam rapat itu.
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah rencana pembentukan satuan tugas penertiban pertambangan tanpa izin atau tambang ilegal. Menurut Anwar Hafid, aktivitas pertambangan ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kerusakan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil.
Ia menyampaikan, pemerintah provinsi bersama Forkopimda berkomitmen memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap tambang ilegal. Satgas yang akan dibentuk nantinya melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta instansi terkait lainnya agar penanganannya berjalan terpadu.
“Pemerintah daerah bersama Forkopimda berkomitmen memperkuat pengawasan, termasuk terhadap pertambangan ilegal, peredaran narkoba, agar Sulawesi Tengah tetap tertib, aman, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” jelas Anwar Hafid.
Dalam rapat tersebut juga dibahas usulan strategis terkait keberadaan PT Citra Palu Minerals (CPM). Anwar Hafid mengungkapkan, salah satu poin yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat adalah kemungkinan penghibahan lahan CPM kepada masyarakat sekitar. Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi warga yang selama ini terdampak aktivitas pertambangan.
