Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Andris, menjaring aspirasi masyarakat di Jalan Bulu Kodi, Kelurahan Duyu, Selasa (3/11/2026) malam.
Sejumlah persoalan mengemuka dalam pertemuan tersebut, mulai dari keamanan lingkungan, kebutuhan infrastruktur, hingga pengembangan potensi kuliner tradisional.
Reses yang melibatkan warga RW 02 dan RW 03 itu juga menjadi ruang bagi Andris untuk mempertemukan berbagai unsur masyarakat, termasuk ketua RT dan RW, tokoh pemuda, serta lembaga adat.
Salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut adalah menjaga hubungan baik antarwarga, khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan RW 02 dan RW 03.
Andris mengajak masyarakat tidak mudah terpancing persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik. Menurutnya, setiap permasalahan sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan melalui komunikasi dan pendekatan kekeluargaan.
Ia juga meminta warga tidak mengambil tindakan sendiri apabila terjadi persoalan yang melibatkan tindak kekerasan.
Jika ada warga yang menjadi korban pemukulan atau mengalami gangguan keamanan, Andris mengarahkan agar persoalan tersebut dilaporkan kepada ketua RT, RW, Babinsa, maupun Bhabinkamtibmas untuk mendapatkan penanganan.
Pertemuan itu sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkuat kesepahaman antara masyarakat kedua wilayah agar situasi keamanan tetap terjaga.
Di luar persoalan keamanan, warga juga menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang masih perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota Palu.
Beberapa di antaranya berkaitan dengan pengaspalan jalan, pembangunan fasilitas umum, serta penyediaan sarana pendukung kegiatan masyarakat.
Pengadaan tenda untuk warga di kawasan Kampung Tengah menjadi salah satu usulan yang dibicarakan. Fasilitas tersebut dinilai bermanfaat untuk mendukung berbagai kegiatan sosial masyarakat, seperti pernikahan maupun kegiatan kedukaan.
Persoalan tiang listrik yang belum terpasang di sejumlah titik, termasuk wilayah RW 01 dan RW 02, juga ikut dibahas. Andris menyebut persoalan tersebut perlu kembali dikoordinasikan dengan pihak berwenang.
Ia menjelaskan, sejumlah pekerjaan pembangunan telah diupayakan masuk dalam agenda kegiatan tahun 2026. Namun, pelaksanaannya tetap akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Andris juga menyebut, pembangunan kantor kelurahan yang sebelumnya belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran kini telah diupayakan untuk dikerjakan pada tahun ini.
