Nilai tukar Rupiah pada 18 Agustus 2026 berada di level Rp17.855 per dolar AS, menguat 0,78 persen dibandingkan akhir Juli. BI memberikan sejumlah insentif, termasuk Swap Jual Lindung Nilai sebesar 12,5 persen dan DNDF Jual Lindung Nilai sebesar 15 persen. Untuk meningkatkan Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra, BI juga memberikan premi Swap Beli Lindung Nilai sebesar 10 persen dan pengurangan premi DNDF Jual Lindung Nilai sebesar 10 persen.
Inflasi juga masih berada dalam sasaran. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2026 tercatat 2,88 persen secara tahunan, turun dari 3,34 persen pada bulan sebelumnya. Inflasi inti berada di 2,76 persen, sementara inflasi administered prices mencapai 3,58 persen seiring penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax. Inflasi volatile food melambat menjadi 2,52 persen, didukung panen hortikultura cabai dan bawang merah.
Likuiditas perekonomian turut meningkat. Uang primer (M0) pada Juli 2026 tumbuh 18,3 persen secara tahunan, dengan giro bank umum di BI tumbuh 22,4 persen dan uang kartal 15,1 persen. Sementara itu, uang beredar luas (M2) pada Juni 2026 tumbuh 8,7 persen.
Intermediasi perbankan juga terus membaik. Kredit perbankan pada Juli 2026 tumbuh 13,58 persen, naik dari 12,67 persen pada Juni. Hingga minggu pertama Agustus, insentif KLM yang diperoleh bank mencapai Rp446,5 triliun. Ketahanan perbankan tetap kuat dengan CAR 23,70 persen, NPL bruto 2,09 persen dan NPL neto 0,82 persen pada Juni 2026. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga berada di level 23,10 persen pada Juli.
Transaksi ekonomi digital juga terus berkembang. Volume transaksi pembayaran digital pada Juli 2026 mencapai 5,50 miliar transaksi atau tumbuh 28,69 persen. Transaksi QRIS tumbuh 82,42 persen. Sementara transaksi BI-FAST mencapai 546 juta transaksi dengan nilai Rp1.355 triliun.
BI juga mencatat transaksi BI-RTGS sebanyak 0,99 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp20.097 triliun. Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 15,10 persen menjadi Rp1.314 triliun.
Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran akan diarahkan secara terpadu untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. (Red)
