Selanjutnya, Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) akan berlaku mulai 1 Oktober 2026 untuk mendorong pembiayaan perbankan kepada sektor inklusif dan berkelanjutan.
Di bidang sistem pembayaran, BI mendorong implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang telah diluncurkan pada 17 Agustus 2026. BI juga memperkuat kesiapan industri untuk penerapan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebesar 0 persen bagi transaksi sampai dengan Rp100.000 yang akan berlaku mulai 1 Oktober 2026.
Sementara itu, prospek ekonomi global masih menghadapi tekanan. Intensitas perang di Timur Tengah mendorong kenaikan kembali harga minyak dan komoditas dunia. Pertumbuhan ekonomi global 2026 diprakirakan sekitar 3 persen, sedangkan inflasi global diperkirakan masih berada di sekitar 4,5 persen.
Kondisi tersebut turut mendorong kebijakan moneter global menjadi lebih ketat. Suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat atau Fed Funds Rate diprakirakan naik pada triwulan IV 2026. Imbal hasil US Treasury juga diperkirakan tetap tinggi seiring ekspektasi kenaikan FFR dan defisit anggaran Amerika Serikat yang masih lebar.
Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga. Ekonomi nasional pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan, meski lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,61 persen. Pertumbuhan tersebut banyak ditopang stimulus fiskal melalui peningkatan konsumsi pemerintah dan investasi.
Konsumsi pemerintah tumbuh tinggi, antara lain berasal dari peningkatan belanja pegawai termasuk pembayaran gaji ke-13 serta belanja barang dan jasa terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada dalam kisaran 4,9-5,7 persen.
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia pada Januari-Juni 2026 mencatat surplus kumulatif 3,58 miliar dolar AS. Namun, pada Juni 2026 terjadi defisit sebesar 0,45 miliar dolar AS. Aliran investasi portofolio asing pada triwulan III 2026 hingga 14 Agustus tercatat net inflows 1,8 miliar dolar AS.
Cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar AS. Posisi tersebut setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
