Meski melakukan penghematan besar, pemerintah mengklaim ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh kuat. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi nasional berada di level 5,11 persen. Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menunjukkan bahwa disiplin fiskal tidak selalu identik dengan perlambatan ekonomi.
Kemenkeu kini menargetkan defisit APBN tetap terkendali dalam beberapa tahun ke depan. Untuk 2026, pemerintah mengelola defisit di kisaran 2 persen terhadap PDB. Sementara dalam rancangan APBN 2027, defisit dipatok antara 1,8 persen hingga 2,4 persen sesuai arahan Presiden kepada DPR.
Langkah menjaga defisit tetap rendah juga berkaitan erat dengan upaya mempertahankan kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi nasional. Dalam situasi global yang masih dibayangi suku bunga tinggi, konflik geopolitik, dan perlambatan perdagangan dunia, negara dengan disiplin fiskal dinilai memiliki daya tahan lebih kuat terhadap gejolak eksternal.
Selain menjaga stabilitas APBN, pemerintah juga mulai mengubah arah pemanfaatan kapasitas fiskal untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo. Fokus belanja negara ke depan diarahkan pada peningkatan produktivitas nasional, terutama melalui pembangunan infrastruktur dan penguatan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah menilai dua sektor tersebut menjadi fondasi utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi, sementara investasi pada SDM diarahkan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah perubahan ekonomi global.
Di sisi lain, Kemenkeu juga mulai menegaskan transformasi peran APBN. Pemerintah ingin anggaran negara lebih difokuskan pada layanan publik dan perlindungan sosial. Sementara pembiayaan investasi strategis yang sebelumnya banyak ditanggung APBN akan mulai dialihkan melalui pengelolaan Danantara.
Skema ini menunjukkan adanya reposisi fungsi APBN agar tidak seluruh kebutuhan investasi bergantung pada belanja negara. Pemerintah ingin ruang fiskal lebih sehat sehingga APBN tetap mampu menjadi bantalan sosial ketika terjadi tekanan ekonomi, tanpa harus terbebani proyek investasi jangka panjang dalam jumlah besar.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi besar pemerintah menjaga kesinambungan fiskal di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Dengan ruang anggaran yang lebih terukur, pemerintah berharap target pertumbuhan tinggi tetap dapat dicapai tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara.
