Reny Lamadjido Targetkan Stunting Turun ke 14 Persen, MCP Sulteng Harus Capai 90 Persen
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, menegaskan, komitmennya dalam menangani kemiskinan, stunting, lansia, serta HIV/AIDS sebagai prioritas utama dalam pemerintahan.
Selain itu, ia juga menyoroti pengawasan Monitoring Central Prevention (MCP), inflasi daerah, serta kesehatan ASN, yang menjadi bagian dari langkah strategis menuju Sulawesi Tengah yang lebih sehat dan sejahtera.
Dalam Rapat Koordinasi bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Pogombo, Selasa (4/3/2025), dr. Reny menekankan pentingnya peningkatan capaian MCP yang menjadi indikator Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengukur transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
“Kita harus meningkatkan cakupan MCP hingga di atas 90 persen agar penilaian KPK terhadap kinerja Sulawesi Tengah semakin baik. Inspektorat sebagai leading sector harus memastikan hal ini berjalan optimal,” tegasnya.
Target Stunting Turun ke 14 Persen pada 2025
Salah satu fokus utama dr. Reny Lamadjido adalah menurunkan angka stunting di Sulawesi Tengah, yang saat ini berada di kisaran 24-27 persen. Ia menargetkan angka tersebut bisa ditekan hingga 14 persen pada 2025, sejalan dengan arahan Presiden.
“Presiden menginginkan angka stunting turun hingga nol, meskipun tidak mudah. Namun, jika kita mampu menurunkan 10 digit dalam satu tahun, itu sudah pencapaian luar biasa,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, pentingnya intervensi tepat sasaran agar program penurunan stunting tidak hanya sukses di tingkat provinsi tetapi juga berdampak di kabupaten/kota.
Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Klinik ASN
Sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Reny menggagas pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan instansi terkait.
Selain itu, ia juga memperkenalkan program pemeriksaan kesehatan rutin bagi ASN, yang mencakup screening gula darah, kolesterol, asam urat, hingga tekanan darah.
“Kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh ASN. Selain itu, klinik di kantor gubernur akan kita tingkatkan agar pelayanan kesehatan lebih mudah diakses tanpa harus jauh-jauh,” ungkapnya.
Kerja Sama OPD dalam Pengendalian Inflasi
Dalam menghadapi tantangan inflasi daerah, dr. Reny menekankan perlunya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menekan kenaikan harga sesuai dengan arahan Presiden.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus proaktif dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, terutama dalam memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali.
Sinergi ASN dan Tenaga Kesehatan untuk Sulteng Sehat
Menutup arahannya, dr. Reny mengajak ASN dan tenaga kesehatan untuk bekerja sama dalam mencapai target pembangunan kesehatan di Sulawesi Tengah.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bersinergi untuk memastikan program kesehatan dan sosial benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dengan berbagai program kesehatan, pengawasan MCP, serta penekanan pada kesejahteraan ASN, dr. Reny Lamadjido menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, sehat, dan berpihak pada masyarakat. (Rfi)
