IMG-20261113-WA0048

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Harta Hasil Kejahatan Dibidik Tanpa Menunggu Vonis Pelaku

Muh. Rifai
Foto: Creative Ai
A-AA+A++

Upaya memulihkan aset hasil kejahatan memasuki babak baru setelah DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Salah satu poin paling krusial dalam regulasi tersebut adalah mekanisme non-conviction based (NCB), yang memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Skema ini diarahkan untuk memutus peluang hasil kejahatan tetap dikuasai ketika proses hukum terhadap pelakunya belum menghasilkan vonis.




Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan, regulasi ini dibutuhkan karena penegakan hukum tidak cukup hanya menghukum pelaku. Negara juga harus memiliki kemampuan memulihkan kerugian akibat tindak pidana.

Selama ini, pengungkapan kejahatan belum selalu berbanding lurus dengan keberhasilan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana. Padahal, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya membebani keuangan negara, tetapi juga masyarakat yang menjadi korban.

Karena itu, RUU tersebut menempatkan pemulihan aset sebagai salah satu fokus utama pemberantasan kejahatan.

Namun, penggunaan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana juga membawa konsekuensi besar. Kewenangan untuk menelusuri, memblokir, menyita hingga merampas aset harus dibatasi prosedur hukum yang ketat agar tidak berubah menjadi alat penindakan sewenang-wenang.

Habiburokhman mengakui risiko tersebut. Ia menegaskan, mekanisme perampasan aset tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik, pemerasan, ataupun penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Aset Kejahatan Harus Kembali kepada Korban

RUU Perampasan Aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi. Cakupan pengaturannya diperluas untuk menjangkau berbagai kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.

Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.

Penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas juga masuk dalam ruang lingkup pengaturan.

Berita Lainnya

Koin Rp1.000 untuk DBH, Sulteng Kirim Sinyal Keras ke Pusat
DPR Perjelas Kejahatan yang Bisa Kena Perampasan Aset
Kasus YTR: Pelaku Jalani Tes Kejiwaan, DPR Desak Pasal Berlapis
KTP dan Foto Terduga Pelaku Penyekapan YTR Muncul ke Publik, Polisi Didesak Bergerak Cepat
DPR Sahkan Revisi UU P2SK, Aturan Kripto hingga Pinjol Diperkuat
JPU Soroti Klaim Keuntungan Rp3,9 Triliun dalam Pledoi Nadiem Makarim