IMG-20261113-WA0048

DPRD Sulteng Dukung Penguatan 10 Program Pokok PKK dan Sinergi 9 Berani

Muh. Rifai
Anggota Komisi IV DPRD Sulteng Dra. Marlelah (kedua dari kiri) menghadiri Rakon Daerah TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Kamis (19/11/2026). Foto: Arsip DPRD Sulteng
A-AA+A++

DPRD Sulawesi Tengah menyatakan dukungan terhadap penguatan program Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan keluarga.

Dukungan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Sulteng, Dra. Marlelah, M.Si., saat menghadiri Rapat Konsultasi (Rakon) Daerah TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah di Hotel Best Western, Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Palu, Kamis (19/11/2026).




Marlelah hadir mewakili Ketua DPRD Sulteng bersama Ketua Ikatan Keluarga Dewan (IKD) Provinsi Sulteng, Hj. Dience D. Djoechro.

Rakon tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes., Ketua Umum TP-PKK Ny. Tri Tirto Karnavian, Ketua TP-PKK Provinsi Sulteng Hj. Sri Nirwanti Bahasoan, Ketua TP-PKK dari 13 kabupaten/kota, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam sambutannya, Marlelah mengapresiasi pelaksanaan Rakon yang mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK dan Sinergi 9 Berani dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera menuju Sulteng Nambaso dan Indonesia Emas 2045”.

Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang untuk menyelaraskan program kerja TP-PKK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar pelaksanaannya lebih terarah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ia menyebutkan, penguatan 10 Program Pokok PKK perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, perencanaan sehat, hingga kesadaran berbangsa dan bernegara.

“Kami dari DPRD Provinsi Sulteng sangat mendukung penguatan kesepuluh program pokok PKK. Semua program ini harus berjalan beriringan dengan gerakan 9 Berani agar target mewujudkan keluarga sejahtera di Sulawesi Tengah dapat tercapai,” ujar Marlelah.

Ia juga menggarisbawahi perlunya keterlibatan berbagai pihak dalam menyukseskan program pemberdayaan keluarga, terutama TP-PKK provinsi, TP-PKK kabupaten/kota, OPD terkait, serta DPRD.

Menurut Marlelah, dukungan kelembagaan dan penganggaran perlu berjalan seiring dengan pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, berbagai kegiatan PKK tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Keluarga, lanjutnya, merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran besar dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Keluarga yang sehat, cerdas, dan sejahtera menjadi salah satu fondasi bagi terwujudnya Sulteng Nambaso sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.