Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah meminta Bank Sulteng lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait gangguan layanan perbankan dan perkembangan perbaikan sistem.
Permintaan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Sulteng dan pihak Bank Sulteng, Selasa (27/10/2026). Pertemuan itu membahas peningkatan kualitas layanan, pemeliharaan sistem, serta penguatan keamanan transaksi perbankan.
Dalam RDP tersebut, Komisi II memberikan sejumlah rekomendasi untuk memastikan kebutuhan transaksi masyarakat tetap terpenuhi selama proses perbaikan sistem berlangsung.
Salah satu perhatian DPRD adalah ketersediaan uang tunai di kantor cabang dan mesin ATM. Bank Sulteng juga diminta menyiapkan layanan kas keliling untuk menjangkau masyarakat yang berada jauh dari kantor pelayanan perbankan.
Selain persoalan ketersediaan uang tunai, DPRD meminta bagian hubungan masyarakat (humas) Bank Sulteng lebih aktif memberikan informasi mengenai kondisi layanan perbankan.
Informasi tersebut mencakup perkembangan perbaikan sistem, kendala yang masih dihadapi, hingga alternatif layanan yang dapat digunakan nasabah selama sejumlah fasilitas belum berfungsi optimal.
Komisi II menilai keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat tidak kebingungan ketika menghadapi gangguan transaksi. Dengan informasi yang jelas dan mudah diakses, nasabah dapat mengetahui layanan yang masih tersedia serta menyesuaikan kebutuhan perbankannya.
Sementara itu, pihak Bank Sulteng menjelaskan peningkatan perangkat dan perbaikan sistem masih terus dilakukan. Proses tersebut mendapat pendampingan dari konsultan yang direkomendasikan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pembenahan infrastruktur dan sistem perbankan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat keamanan transaksi nasabah. ***
