Perluasan tersebut menunjukkan pendekatan pemberantasan kejahatan tidak hanya diarahkan pada pelaku, tetapi juga terhadap kekayaan yang diperoleh melalui aktivitas ilegal.
Dalam konsep yang dibahas, aset hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara maupun korban. Perlindungan juga diberikan kepada pihak ketiga yang memiliki itikad baik agar tidak ikut dirugikan oleh proses perampasan.
Mekanisme NCB sendiri memiliki sejumlah tahapan, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan perampasan.
Dengan demikian, perampasan aset bukan berarti aparat dapat langsung mengambil harta seseorang tanpa proses hukum. Pemeriksaan di persidangan dan perlindungan hak para pihak tetap menjadi bagian dari mekanisme yang dirancang.
397 Masalah Dibahas, RUU Bertambah Menjadi 74 Pasal
Habiburokhman mengungkapkan pembahasan RUU tersebut telah melalui proses panjang. Komisi III DPR RI menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dengan perubahan rancangan dari semula 67 pasal menjadi 74 pasal.
Proses pembahasan juga melibatkan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.
Komisi III turut melakukan kunjungan kerja di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Dari sisi pengamanan kewenangan, terdapat empat pilar utama dalam rancangan regulasi tersebut. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia serta prinsip proporsionalitas.
Kedua, prosedur perampasan aset melalui mekanisme NCB dengan pembagian kewenangan yang jelas. Ketiga, tata kelola dan transparansi pengelolaan aset melalui badan profesional independen serta sistem informasi pengelolaan aset.
Keempat, restorasi berkeadilan yang memastikan aset dapat dikembalikan kepada negara, korban, dan pihak ketiga yang beritikad baik.
Habiburokhman menyebut seluruh tahapan pembahasan dibuka untuk partisipasi publik. Masyarakat dapat mengikuti proses melalui TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, serta laman dpr.go.id.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, anggota Komisi III, Badan Keahlian DPR RI, serta berbagai unsur masyarakat yang terlibat. Secara khusus, ia mengapresiasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal pembahasan regulasi tersebut. ***




