Selain persoalan PKH, pendataan warga penyandang disabilitas juga menjadi perhatian. Anna meminta masyarakat, khususnya pengurus RT, aktif melaporkan anggota keluarga penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan.
Pendataan tersebut diperlukan agar warga yang membutuhkan dapat diusulkan memperoleh alat bantu sesuai kondisi masing-masing, seperti kursi roda, alat bantu dengar, maupun tongkat.
Anna juga meminta evaluasi terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), terutama terkait warga yang sudah terdaftar maupun yang belum masuk dalam daftar calon penerima.
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam reses perlu menjadi bahan evaluasi bagi OPD dalam merancang program tahun anggaran berikutnya. Ia mengingatkan agar program yang disusun untuk 2027 hingga 2029 benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Dinas Sosial turut memaparkan empat bidang pelayanan yang menjadi ruang lingkup tugasnya, yakni penanganan kemiskinan, rehabilitasi sosial, kebencanaan, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
Bidang rehabilitasi sosial, misalnya, menangani persoalan penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), anak terlantar, lansia terlantar, hingga penyalahgunaan NAPZA. Sementara bidang kebencanaan memberikan bantuan kepada warga terdampak sesuai kebutuhan korban.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga menjelaskan program ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjaga ketersediaan stok beras dan stabilitas harga melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
Reses tersebut turut didampingi perwakilan Sekretariat DPRD Kota Palu, Moh. Shafwansyah dan Achmad Setiawan. Seluruh aspirasi warga dihimpun melalui lembar aspirasi resmi DPRD Kota Palu. ***
