Kebijakan tersebut menunjukkan adanya ruang yang harus dikelola pemerintah secara hati-hati. Di satu sisi, belanja perlu ditekan untuk menjaga defisit. Namun di sisi lain, pemerintah tetap harus membiayai perlindungan sosial, pelayanan publik, kebutuhan aparatur, serta pembangunan di daerah.
Pemerintah kemudian memasang target defisit APBN 2027 sebesar 2,4 persen terhadap PDB. Suahasil mengatakan angka tersebut merupakan bagian dari rancangan untuk meningkatkan kualitas anggaran.
“Ini adalah angka yang kami rancang agar dapat meningkatkan kualitas anggaran,” kata Suahasil.
Persoalannya, pencapaian target defisit tersebut akan sangat bergantung pada realisasi pendapatan negara. Jika penerimaan pajak tidak tumbuh sesuai proyeksi, pemerintah harus kembali mencari ruang melalui efisiensi belanja atau sumber pembiayaan lainnya.
Karena itu, target pertumbuhan ekonomi 6 persen juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Pemerintah memproyeksikan konsumsi masyarakat tumbuh sekitar 5,4 persen, konsumsi pemerintah 5,6 persen, investasi setidaknya 7 persen, dan ekspor 7,5 persen.
Suahasil mengakui tantangan tersebut. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus mampu memberikan dampak langsung terhadap penerimaan negara.
“Yang menjadi tantangan adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan penerimaan negara,” ujar Wamenkeu.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah melanjutkan pembenahan administrasi perpajakan melalui Coretax. Sistem tersebut diharapkan membantu meningkatkan kualitas administrasi dan kepatuhan wajib pajak.
Menurut Suahasil, penerapan Coretax telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak. Namun, pemerintah masih akan melakukan perbaikan, terutama dalam hal kepatuhan.
“Coretax akan terus diperbaiki, terutama dalam hal kepatuhan,” tuturnya.
Perluasan basis pajak juga menjadi pekerjaan berikutnya. Pemerintah melihat sektor mineral dan hilirisasi industri pertambangan memiliki potensi untuk memperluas aktivitas ekonomi sekaligus basis perpajakan.
“Kami meyakini bahwa hilirisasi ekstraksi mineral dan hilirisasi industri pertambangan merupakan kunci untuk memperluas basis pajak di masa depan,” ujar Suahasil.
Target tersebut tentu membutuhkan realisasi yang kuat di lapangan. Hilirisasi tidak otomatis membuat penerimaan pajak meningkat jika aktivitas ekonomi, investasi, nilai tambah, dan kepatuhan perpajakan belum berkembang sesuai harapan.
Dengan demikian, APBN 2027 tidak hanya menghadapi persoalan bagaimana menjaga defisit tetap 2,4 persen. Pemerintah juga harus membuktikan bahwa target pertumbuhan ekonomi 6 persen mampu menghasilkan penerimaan negara yang cukup untuk membiayai belanja dan program prioritas.
