Presiden Prabowo Subianto mengisyaratkan perubahan besar dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Pemerintah menginginkan keuntungan dari aktivitas pertambangan lebih banyak dinikmati negara setelah investor memperoleh kembali modal yang ditanamkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan pemerintah akan mengubah pola pengelolaan izin pertambangan agar hasil kekayaan alam tidak terus mengalir keluar negeri tanpa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.
Ia bahkan memberikan instruksi kepada jajaran menteri, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar minimal 70 persen manfaat pengelolaan tambang dinikmati negara.
“Semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo.
Namun, Presiden tidak menutup kemungkinan masuknya modal investor untuk mendukung pengembangan sektor pertambangan.
Menurutnya, investasi tetap diperlukan karena pemerintah membutuhkan modal untuk mengelola sumber daya alam dalam skala besar.
Prabowo menjelaskan investor diperbolehkan menanamkan modal. Setelah modal tersebut kembali, keuntungan mayoritas harus menjadi bagian bangsa Indonesia.
“Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu, keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” ujarnya.
Kritik terhadap Pengelolaan Kekayaan Alam
Prabowo juga mengkritik pola pengelolaan sumber daya alam yang selama ini dinilainya belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Ia menyebut Indonesia telah memberikan berbagai fasilitas dan perizinan kepada pelaku usaha, mulai dari Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Pertambangan (IUP), hingga Hutan Tanaman Industri (HTI).
Namun, menurutnya, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas usaha tersebut justru banyak dibawa keluar Indonesia.
Presiden mempertanyakan sistem ekonomi yang memungkinkan kekayaan alam Indonesia dieksploitasi, tetapi hasilnya tidak sepenuhnya kembali kepada masyarakat.
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ekspor Akan Dikendalikan Satu Pintu
Selain mengubah pola pembagian keuntungan tambang, Prabowo mengumumkan kebijakan pengawasan ekspor melalui satu pintu.
