Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya pembicaraan dengan sejumlah ketua umum partai politik mengenai perlunya memperbaiki sistem politik Indonesia. Ia bahkan menyebut hampir semua pimpinan partai yang diajak berbicara mulai memahami perlunya pembenahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Pengungkapan ini menjadi salah satu bagian menarik dari pidato Presiden. Di tengah kritik terhadap praktik politik yang dinilai terlalu mahal, Prabowo memberi sinyal adanya komunikasi lintas partai untuk membicarakan perubahan sistem politik nasional.
“Saya bicara dengan para ketua umum (partai politik). Berani enggak? Berani enggak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi penyimpangan, koreksi,” kata Prabowo.
Ia kemudian menyebut hampir semua ketua umum partai yang diajak berbicara telah memahami persoalan tersebut.
“Alhamdulillah, sudah semakin ada kesadaran. Hampir semua ketua umum partai yang saya bicara, paham, mengerti, sadar. Kita harus adakan perbaikan sistem politik,” ujarnya.
Biaya Politik Jadi Persoalan
Salah satu persoalan yang disinggung Prabowo adalah tingginya biaya untuk menduduki jabatan politik. Ia mengungkapkan, seseorang bisa menghabiskan puluhan hingga ratusan miliar rupiah untuk mengikuti kontestasi politik.
Prabowo mencontohkan biaya untuk menjadi bupati di sejumlah daerah bisa mencapai Rp100 miliar, tetapi belum tentu memenangkan pemilihan.
Sementara untuk menjadi anggota DPR, menurut informasi yang diterimanya, seseorang harus menyiapkan dana sekitar Rp40 miliar hingga Rp50 miliar.
“Bagaimana bisa, untuk jadi bupati harus keluar uang puluhan miliar rupiah. Saya dengar di beberapa tempat, Rp100 miliar, belum tentu menang. Untuk jadi anggota DPR, Rp40 miliar, Rp50 miliar, belum tentu menang,” ungkapnya.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut berpotensi membuat demokrasi dikuasai kelompok yang memiliki kekuatan finansial besar.
Ingin Perbaiki Sistem Ekonomi
Prabowo juga menghubungkan pembenahan sistem politik dengan perubahan arah kebijakan ekonomi nasional.
Ia menyatakan akan menggunakan sisa mandat kepresidenannya untuk memperbaiki sistem ekonomi yang menurut penilaiannya selama ini menyimpang dari amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
