Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan penjelasan resmi mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam keterangan pers yang dipublikasikan Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (12/11/2026), Prabowo mengungkapkan keputusan tersebut berkaitan dengan persoalan pemenuhan persyaratan dalam sistem konstitusional Indonesia.
Pernyataan Presiden disampaikan dari Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo menjelaskan Gibran datang langsung ke Istana sekitar pukul 10.15 WIB untuk menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden.
“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Prabowo.
Prabowo mengaku menerima surat tersebut dengan berat hati. Namun, Presiden menyatakan menghormati sekaligus mendukung keputusan yang telah diambil Gibran.
Penjelasan tersebut menjadi perhatian karena untuk pertama kalinya Presiden secara terbuka menguraikan latar belakang pengunduran diri Gibran, yang sebelumnya berkembang melalui berbagai pemberitaan dan pernyataan sejumlah tokoh politik.
Prabowo Kaitkan Pengunduran Diri dengan Persyaratan Pendidikan
Dalam keterangan persnya, Prabowo menyebut terdapat putusan hukum yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.
Presiden juga mengungkap persoalan perbedaan sistem pendidikan luar negeri dengan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia.
Menurut Prabowo, Gibran merasa telah menjalani proses pendidikan secara teratur. Namun, terdapat perbedaan sistem pendidikan yang perlu diperhitungkan dalam konteks pemenuhan persyaratan di Indonesia.
“Atas dasar itu, beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa negara dan rakyat Indonesia,” demikian isi keterangan Presiden.
Putusan MK Tidak Memerintahkan Gibran Mundur
Persoalan persyaratan pendidikan Gibran sebelumnya menjadi pokok perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.
